Siaran Pers Aksi TOLAK RAPERDA TATA RUANG PATI 2010-2030: PANSUS III DPRD PATI BOHONGI MASYARAKAT KENDENG

1 - Mar - 2011 | admin

Setelah beberapa kali dimintai masukan baik secara lisan maupun tertulis oleh pansus III DPRD Pati, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) merasa dibohongi oleh DPRD Pati terutama Panitia Khusus (Pansus) III. Hal ini terbukti laporkan hasil Rapat Kerja Pansus III Dengan SKPD yang dilakukan pada Tanggal 16 Februari 2011 dengan agenda Merumuskan Kembali Masukan Masyarakat dan Tanggapan Eksekutif Tentang Raperda RTRW Kab. Pati Tahun 2010-2030 yang dikirimkan kepada JM-PPK secara substansi tidak mengakomodasi masukan dan koreksi yang disampaikan oleh JM-PPK. Situasi tersebut menunjukkan bahwa proses keterlibatan masyarakat dalam pembahasan raperda RTRW Pati 2010-2030 hanya dianggap oleh pansus III sebagai proses administrative saja.

Berikut beberapa point usulan substansi yang diajukan oleh JM-PPK tapi tidak direspon:

1. Pansus III DPRD Pati hanya mampu mencermati kalimat tetapi tidak melakukan analisis substansi. Contohnya adalah usulan JM-PPK terkait dengan perlindungan lahan pertanian untuk dimasukkan dalam pasal raperda RTRW Pati 2010-2030, tidak dimasukkan oleh pansus dengan alasan lahan pertanian tidak masuk criteria kawasan lindung.

2. Permohonan terkait penjelasan tentang sumber referensi penetapan luasan (ha) kawasan Karst Pegunungan Kendeng juga tidak terjawab.

3. Usulan agar raperda menggunakan pasal 2 tentang tujuan penataan ruang Kabupaten Pati sebagai acuan utama, tidak dilakukan; bahkan beberapa pasal justru bertentangan dengan pasal 2 (tujuan penataan ruang Kabupaten Pati); yakni terwujudnya Pati Bumi Mina Tani Berbasisi Keunggulan Pertanian dan Industri yang Berkelanjutan.

4. Usulan perubahan luasan kawasan bencana banjir di wilayah Kecamatan Sukolilo tidak direspon.

5. Usulan perubahan skala peta dari 1: 250.000 menjadi skala 1:50.000 baik peta eksisting maupun peta rencana ruang yang merupakan mandate dari pasal 14 UU No. 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tidak dipenuhi oleh Pansus III DPRD Pati.

6. Usulan agar raperda ini harus menggunakan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) juga tidak diindahkan. Padahal dokumen KLHS dalam raperda tataruang hukumnya wajib sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 15). Berkaitan dengan hal ini JM-PPK telah melayangkan surat kepada Pansus III DPRD Kabupaten Pati untuk segera menyusun KLHS. Surat yang dilayangkan pada tanggal 18 Februari 2011 ini juga ditembuskan pada Bupati Pati, Direktur Bina Pembangunan Daerah, Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Dirjen Bina Pembangunan Bina Pembangunan Daerah dan Asisten Deputi urusan Kajian Kebijakan Wilayah dan sektor.

7. Usulan agar kawasan Pegunungan Kendeng Utara dijadikan kawasan pertanian dan konservasi tidak diterima oleh Pansus III DPRD. Raperda RTRW Pati 2010-2030 justru menyandingkan kawasan agro industry dan pertambangan di Pegunungan Kendeng.

8. Dalam pasal 59 ayat 4 disebutkan bahwa terdapat usaha penambangan pasir besi di Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Tayu, akan tetapi pada kenyataannya keberadaan penambangan ini sama sekali tidak mengikutsertakan warga dalam perencanaan kegiatan tersebut. (Dalam aksi kali ini turut serta ratusan orang dari Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Tayu yang menolak penambangan pasir besi).

Oleh karena itu, dengan ini JM-PPK menyatakan:

MENOLAK RAPERDA RTRW PATI 2010-2030 DISAHKAN MENJADI PERDA RTRW 2010-2030

Pati, 23 Februari 2011

Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK)

Catatan:
Gerakan advokasi rencana penataan ruang terkait dengan rancangan peraturan daerah (Raperda) tata ruang Kabupaten Pati 2010-2030 dilakukan oleh JM-PPK sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. JM-PPK mengawali dengan mengirim surat untuk meminta audiensi kepada pemerintah dan DPRD Pati. Kegiatan ini dilakukan sekitar 3 kali namun tidak mendapatkan respon. Karena tidak direspon, JM-PPK selanjutnya menggelar aksi demonstrasi. Selama tahun 2010, aksi demonstrasi menolak raperda RTRW Pati 2010-2030 dilakukan sekitar 2 kali. Namun demikian, aksi demonstrasi juga tidak mendapatkan respon yang baik dari pemerintah kabupaten maupun DPRD Pati. Tanpa terduga tiba-tiba pada awal Januari 2011, JM-PPK diundang untuk diskusi soal raperda RTRW Pati oleh DPRD Kabupaten Pati.

Depan | RSS 2.0 | Kategori: berita | Trackback | 1 Comment

One Response to “Siaran Pers Aksi TOLAK RAPERDA TATA RUANG PATI 2010-2030: PANSUS III DPRD PATI BOHONGI MASYARAKAT KENDENG”

  1. Bayu says:

    Saat ini pemikiran egois yang di pakai pemerintah untuk melekasanakan pemerintahan yang baik dan tidak berdasarkan UUD, padahal sudah terlihat jelas bahwa Rakyat lah pemegang kekuasaan..

Leave a Reply