Pembangunan Kejar Setoran

14 - Mar - 2011 | M Sobirin

Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk lebih punya perandalam menentukan model pembangunan yang akan dijalankan di wilayahnya. Model pembangunan yang bertumpu pada potensi masing-masing daerah menjadi salah satu ekspektasi dari kebijakan yang bergulir sejak keruntuhan rezim Orde Baru ini. Untuk merealisasikan model pembangunan ini maka penyusunan Rencan Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara demokratis diharapkan mampu menyerap aspirasi seluruhwarga sehingga alokasi sumber daya dan ruang merupakan sebuah konsensus bersama yang dicapai secara demokratis. Akan tetapi di beberapa wilayah harapan ini masih jauh dari kenyataan.

Peralihan peruntukan kawasan dari pertanaian dan pariwisata menjadi kawasan industri dan pertambangan menuai protes di beberapa daerah seperti Pati dan Kulonprogo. Peralihan peruntukan kawasan dapat dipahami dalam kerangka logika pemerintah daerah yangingin menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketika subsidi dari pemerintahpusat mulai dikurangi sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal. Sesuai dengan UU 32 tahun 2004 tentangOtonomi Daerah dan UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka Pemerintah daerah diharuskan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan meningkatkan PAD.

Berbagai inovasi program pembangunan diharapkan akan lahir dengan potensi sumber daya lokal sebagai basis pertumbuhan. Akan tetapi setelah kebijakan ini diberlakukan, Pemerintah daerah seakan mengalami kepanikan yang akut karena tuntutan untuk segera mengatasi fiscal gap yang terjadi akibat tidak cukupnya subsidi yang diberikan pemerintah pusat dengan kebutuhan pemerintah daerah. Program pembangunan di tingkat daerah pun digulirkan dengan orientasi mendatangkan investor besar guna meningkatkan penerimaan daerah dengan industri ekstraktifsebagai lahan investasi favorit yang ditawarkan. Pemerintah daerah menduplikasi model pembangunan padat modal yang dulu dijalankan oleh Orde Baru dengan asumsi bahwa sebagaian besar modal akan ditanggung oleh investor dan akan menimbulkan trickledown effect bagi perekonomian daerah.

Tuntutan inovasimodel pembangunan alternatife yang berbasiskan keunggulan masing-masing daerah masih menjadi hal yang sulit untuk dilakukan jika menilik sejarah relasi pemerintah pusat dan daerah yang terjadi selama puluhan tahun pada masa Orde Baru. Pada masa ini konsep desentralisasi hanya sebatas jargon karena pada prakteknya rencana pembangunan di tingkat daerah, terutama untuk proyek besar, ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam kebijakan fiskal, pemerintah daerah dimanjakan dengan berbagai subsidi dari pemerintah pusat sehingga daya kreasi pemerintah daerah untuk menciptakan konsep pembangunan alternatif nyaris tak pernah ada. Tak banyak daerah yang menerapkan program pembangunan alternatif yang terlepas dari moda pembangunan padat modal, terutama pembangunan industri ekstraktif. Sebuah model pembangunan yang di beberapa tempat sangat tidakpopulis.

Penyusunan konsep pembangunan dan rencana tata ruang oleh pemerintah daerah berada dalam suasana psikologis “kejar setoran” sehingga mengabaikan saran dan kritik karena dianggap hanya akan menghambat masuknya investasi besar. Beberapa rencana pembangunan industri ekstraktif diprotes oleh warga di sekitara lokasi rencana pembangunan karena tidak sejalan dengankonteks sosial masyarakat setempat, misalnya kasus penambangan pasir besi diKulon Progo yang akan menghilangkan potensi pertanian di pesisir pantai danrencana penambangan dan pembangunan pabrik semen di wilayah Pati Selatan yangdikhawatirkan akan menyebabkan kekeringan di wilayah pertanian ini.

Ilusi partisipasi
Pada tanggal 3 Agustus 2010 ribuan orang berkumpul di depan Gedung DPR D Kabupaten Pati untuk mengadakan aksi demonstrasi. Salah satu isu yang diusung oleh para demonstran yang kebanyakan berprofesi sebagai petani ini adalah penolakan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2008-2027 Kabupaten Pati karena akan merubah kawasan Pegunungan Kendeng Utara dari yang semula sebagai kawasan pertanian dan pariwisata menjadi kawasan industri dan pertambangan. Perubahan fungsi kawasan yang akan diatur melalui Perda ini menjadi ancaman bagi eksistensi mereka sebagai petani. Warga yang mengadakan demonstrasi beralasan bahwa aksi mereka merupakan bagian dari ketidakpuasan terhadap kinerja pantia penyusun RTRW yang dinilai tidak partisipatif.

PenyusunanRencana Tata Ruang Wilayah yang diharapkan menjadi satu arena dialog berbagai cara pandang dan kepentingan guna membincangkan alokasi sumber daya dan ruang disebuah daerah ternyata pada prakteknya tidak lepas dari dominasi elit politik dan ekonomi. Pelibatan warga secara luas dalam tahapan konsultasi hanya sekedar kelengkapan administrasi dari panitia penyusun Rencana Tata Ruang Kabupaten. DPRD sebagai saluran aspirasi politik masyarakat bawah pun telah gagal menjalankan fungsinya sehingga demonstrasi menjadi pilihan terakhir warga guna menarik perhatian publik melalui media massa.Praktik elitisme dalam tata ruang jelas tidak sejalan dengan prinsip penyusunanTata Ruang yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan dilibatkannya warga secara aktif sebagai bagian dari agenda demokratisai tata ruang.

Dengan beberapa catatan, keberhasilan participatory budgeting di kota Porto Allegre, Brazil,menjadi kisah sukses partisipasi aktif warga negara dalam penyusunan desain kebijakan publik. Participatory budgeting mengasumsikan bahwa setiap warga negara memiliki kapasitas untuk memikirkan dan menentukan arah anggaran public yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah.Warga tidak lagi hanya menjadi sekedar objek tetapi menjadi subyek aktif dalam sebuah perencanaan. Pun begitu seharusnya cara pandang yang dipakai oleh lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat daerah ketika melakukan penyusunan rencana tata ruang. Warga tidak seharusnya hanya diposisikan sebagai objek penderita tetapi juga sebagai subjek yang berkepentingan dengan peembangunanyang akan dijalankan. Political will dari elit politik dan terbukanya peluang partisipasi aktif warga negara menjadi dua syaratyang harus dipenuhi guna merumuskan kebijakan tata ruang yang demokratis. Apakah dua syarat ini akan terpenuhi? Semogademokratisasi tata ruang tak hanya sekedar ilusi.

- Tulisan ini dimuat dalam Kolom Forum Kompas Jawa tengah 21/08/2010.

Depan | RSS 2.0 | Kategori: artikel | Trackback | 0 Comments

Leave a Reply