PENGELOLAAN HUTAN: Pelibatan Masyarakat Masih Minim

15 - Sep - 2012 | sobirno

Jakarta, Kompas – Warga di sekitar kawasan hutan belum dilibatkan total mengelola hutan. Hal ini memicu konflik, perambahan, hingga minimnya partisipasi masyarakat menjaga kelestarian fungsi hutan.

Penelitian Jaringan Masyarakat Sipil untuk Tata Kelola Kehutanan Indonesia (JKTH) menunjukkan, pelibatan masyarakat hanya saat pengawasan. ”Seharusnya masyarakat dilibatkan penuh mengelola hutan, mulai perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan,” kata Christian Purba dari Forest Watch Indonesia (FWI) di Jakarta, Jumat (14/9).

Jaringan yang terdiri dari Lembaga Kajian Hukum Lingkungan (ICEL), Perkumpulan HuMa, FWI, Perkumpulan Telapak, dan Serasi Kelola Alam (Sekala) ini studi di Kalimantan Tengah dan NTB. Mereka mengkaji empat aspek good governance: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan koordinasi.

Karena hanya mengambil dua provinsi dari total 33 provinsi di Indonesia, JKTH mengakui, hasil ini tak mewakili keseluruhan. Namun, dengan kebijakan pemerintah yang sama, bisa jadi kondisinya serupa.

Kalteng dipilih karena menjadi provinsi percontohan untuk proyek Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+). NTB dipilih karena kondisi geografisnya berupa kepulauan dan punya instrumen partisipasi masyarakat yang membentuk kesatuan pengelolaan hutan (KPH) sebagai unit pengelola hutan terkecil atau tingkat tapak.

Giorgio Budi Indarto dari FWI menambahkan, KPH merupakan amanat UU Kehutanan No 41/1999. Namun, belum semua kepala daerah membentuknya.

Menurut Bernardus Steni, Manajer Program HuMa, keengganan melibatkan masyarakat karena dinilai tak menguntungkan. Beda jika pengelolaan hutan diberikan kepada perusahaan melalui izin ekstraktif.

”Padahal, hak pengelolaan masyarakat bisa diberikan dan sudah ada kerangka hukum, seperti pemberian izin hutan desa dan hutan kemasyarakatan (HKm). Susah sekali bagi masyarakat untuk kelola HKm. Izinnya sering dipersulit dan rumit ketimbang izin eksploitatif. Tak ada uangnya kalau (izin) HKm,” paparnya.

Melalui izin hutan kemasyarakatan, warga boleh masuk hutan lindung/produksi (bukan hutan konservasi) mengambil damar, madu, rotan, dan hasil lain nonkayu. Adapun hutan tanaman rakyat (HTR) merupakan hutan tanaman pada hutan produksi perorangan/koperasi. Area ini bisa ditanami berbagai jenis kayu ekonomis.

Sejak 2007, Kemenhut mengumpulkan dana reboisasi Rp 2,5 triliun dari pajak kayu pusat Dana itu baru terserap Rp 43 miliar bagi 81 pemohon kredit HTR. Luas HKm 187.000 hektar. HTR seluas 2,4 juta hektar dan terkonsentrasi di Jawa. (ICH)

Sumber berita: Kompas 15 September 2012 hlm. 14
Foto: ourbusinessnews.com

Depan | RSS 2.0 | Kategori: berita,Kliping Media | Trackback | 0 Comments

Leave a Reply