ALIH FUNGSI LAHAN PANGAN: Menanti Ketegasan Pusat

26 - Dec - 2012 | adplus

Kementerian Pertanian memperkirakan tahun 2015 Indonesia bakal mengalami defisit lahan pertanaman pangan (padi) hingga 730.000 hektar.

Defisit lahan itu didasarkan atas perhitungan jumlah penduduk Indonesia pada 2015 sebanyak 255 juta jiwa, konsumsi beras nasional 38,49 juta ton, dengan konsumsi per kapita 135 kilogram per orang per tahun. Untuk menghasilkan 38,49 juta ton beras diperlukan lahan pertanaman 13,38 juta hektar. Adapun lahan pertanaman yang tersedia hanya 13,20 juta hektar, masih dikurangi alih fungsi lahan 550.000 hektar.

Jika tidak segera ditangani, defisit lahan pangan akan terus meningkat. Tahun 2020, defisit lahan pangan akan mencapai 2,21 juta hektar, tahun 2025 mencapai 3,75 juta hektar, dan pada 2030 mencapai 5,38 juta hektar.

Dengan asumsi produktivitas tanaman padi rata-rata nasional 5,12 ton per hektar gabah kering giling, defisit lahan 5,38 juta hektar setara produksi beras 15,49 juta ton atau hampir separuh produksi beras saat ini.

Defisit lahan pangan ini tentu akan menjadi masalah serius bangsa. Di tengah peningkatan jumlah penduduk dunia dan permintaan beras dunia, dari mana Indonesia akan memenuhi kebutuhan pangan (beras) warganya?

Jalan pintas untuk memenuhinya tentu melakukan impor. Akan tetapi, apakah surplus produksi beras di dunia akan lebih baik? Kalau tidak, kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Belum lagi soal harga yang belum tentu akan terjangkau rakyat Indonesia, di tengah makin ketatnya permintaan pangan dunia.

Agar berbagai kekhawatiran tidak terjadi, pemerintah melakukan sejumlah upaya, di antaranya menurunkan konsumsi beras nasional dengan mendorong peningkatan pangan berbasis buah, sayur, dan protein dari sumber daya lokal.

Selain itu, mendorong kesadaran masyarakat untuk membudidayakan tanaman pangan dan hewan peliharaan di pekarangan rumah serta diversifikasi pangan. Pemerintah juga harus berupaya menghentikan atau menekan alih fungsi lahan sawah dengan akan menerbitkan moratorium alih fungsi lahan. Harus diakui, berbagai upaya itu belum dijalankan secara optimal.

Draf instruksi presiden soal moratorium alih fungsi lahan sudah disiapkan. Dengan inpres ini, diharapkan laju alih fungsi lahan bisa dihentikan atau minimal ditekan.

Upaya mengendalikan laju alih fungsi lahan harus dengan kesungguhan. Hanya mengandalkan UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan lengkap dengan PP pendukungnya saja tidak akan jalan.

Apalagi banyak pemerintah daerah masih belum mau/rela menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerahnya masuk dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Para kepala daerah enggan mendorong penerbitan perda soal RTRW yang mencakup kawasan lahan pangan karena mempertimbangkan rendahnya nilai ekonomis pertanian pangan.

Pertanian pangan tidak dapat memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah. Bagi pemda yang berpikir jangka pendek, lebih menguntungkan mengusahakan lahan di wilayahnya untuk keperluan industri dan kegiatan komersial lain.

Sementara Presiden harus tegas dengan alasan demi menjaga kepentingan bangsa yang lebih luas. (HERMAS E PRABOWO)

Sumber berita: Kompas, 26 Desember 2012 hlm. 17

Sumber foto: examiner.com

Depan | RSS 2.0 | Kategori: berita | Tags: , , , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply