Lingkungan: Menteri Tak Kuasa Tolak Alih Fungsi

12 - Jan - 2013 | adplus

GORONTALO, KOMPAS – Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengaku tidak berkuasa untuk menolak pengajuan izin alih fungsi kawasan konservasi menjadi pertambangan. Usulan alih fungsi datang dari daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta kepala daerah. Namun, jika menimbulkan kerusakan lingkungan, izin itu bisa dievaluasi.

Zulkifli menyampaikan hal itu di sela-sela penanaman pohon di kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMG), Jumat (11/1), di Gorontalo. Acara itu dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim, Bupati Gorontalo David Bobihoe, Rektor UMG Nelson Pomalingo, serta sejumlah pejabat daerah di Gorontalo. Acara sempat terhenti ketika seorang pengunjuk rasa menerobos ke depan panggung tempat menteri dan pejabat untuk menyampaikan aspirasinya.

”Saya hanya menandatangani saja usulan alih fungsi itu. Namun, usulan itu datang dari daerah, mulai DPRD sampai bupati, hingga ke DPR. Jika semua setuju, saya tinggal menandatangani,” kata Zulkifli.

Bisa dievaluasi

Saat ditanya izin alih fungsi kawasan konservasi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menjadi pertambangan yang diduga jadi penyebab banjir di Gorontalo, kata Zulkifli, hal itu bisa dievaluasi. Namun, Kementerian Kehutanan tak bisa serta-merta mencabut izin alih fungsi itu. Jika memang merusak lingkungan, proses pencabutan izin alih fungsi harus datang dari daerah seperti halnya proses pengusulan alih fungsi itu.

Aktivis lingkungan di Gorontalo, Rahman Dako, mengatakan, pemerintah daerah dan pusat tidak bijak dalam pemberian izin alih fungsi kawasan konservasi menjadi pertambangan. Pertimbangan ekonomi lebih diutamakan ketimbang pertimbangan penyelamatan lingkungan. Keru- sakan lingkungan akibat alih fungsi kawasan konservasi untuk pertambangan jauh lebih besar dampaknya ketimbang nilai ekonomi yang didapat.

”Gorontalo berkali-kali dilanda banjir yang juga menelan korban jiwa. Banjir itu diduga disebabkan oleh kerusakan dan penggundulan hutan di wilayah hulu yang dialihfungsikan menjadi pertambangan. Pemerintah tidak pernah mau belajar dalam hal ini,” kata Rahman.

Soal kekhawatiran pemerhati lingkungan itu, mantan Ketua Panitia Khusus Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Rustam Akili mengatakan, aktivis lingkungan tak perlu cemas. Semua rekomendasi dan rencana eksploitasi, termasuk alih fungsi kawasan konservasi menjadi pertambangan, di Gorontalo sudah melalui analisis mengenai dampak lingkungan.

Taman Nasional Bogani Nani Wartabone seluas 300.000 hektar. Kini sekitar 14.000 hektar dialihfungsikan untuk pertambangan. Di taman itu ada satwa endemik Gorontalo. (apo)

Sumber berita: Kompas, 12 Januari 2012 hlm. 23

Sumber foto: news.Iternet.edu

Depan | RSS 2.0 | Kategori: berita | Tags: , , , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply