POLITIK EKOLOGI: Izin Tambang Meningkat Jelang Pemilu

18 - Jan - 2013 | adplus

jakarta, kompas – Eksploitasi lingkungan berlebihan, khususnya di sektor pertambangan, dinilai terkait erat dengan dinamika politik. Tambang menjadi mesin uang bagi elite politik sehingga jelang Pemilihan Umum 2014 akan makin banyak izin pertambangan dikeluarkan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pengampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Hendrik Siregar, Rabu (16/1), mengatakan, pemilu kepala daerah selama ini meningkatkan jumlah izin pertambangan yang dikeluarkan.

Berdasarkan data Jatam, selama 2009-2012, daerah yang terbanyak mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) adalah Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) sebanyak 264, Kutai Barat (Kaltim) sebanyak 232, dan Bangka Belitung sebanyak 218.

Sebelum pilkada tahun 2010, di Kutai Kartanegara hanya terdapat 73 IUP. ”Setelah pilkada menjadi 210 IUP. Ada kemungkinan petahana banyak mengeluarkan izin tambang menjelang pilkada atau juga pemenang yang kemudian mengeluarkan banyak IUP setelah terpilih,” katanya.

Sementara di Kutai Barat, saat pelaksanaan pilkada tahun 2011, IUP yang dikeluarkan sebanyak 122. Di Babel, saat pilkada tahun 2012, IUP yang dikeluarkan sebanyak 218.

Koalisi sejumlah LSM juga menunjukkan, perizinan yang banyak dikeluarkan menjelang pilkada digunakan untuk ongkos politik. Dampaknya, banyak izin pertambangan yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria.

Chalid Muhammad, salah seorang anggota koalisi dari Institut Hijau Indonesia, mengatakan, izin tambang yang dikeluarkan menjelang pemilu kepala daerah kebanyakan tanpa mempertimbangkan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Akibatnya, kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat ataupun hutan lindung. Tren ini diperkirakan berlanjut jelang Pemilihan Umum 2014.

Chalid menyebutkan, beberapa konflik pertambangan di daerah melibatkan petinggi partai politik, seperti di Kalimantan Timur.

Komunikasi politik

Keterkaitan kerusakan lingkungan dengan kepentingan politik ini juga mendorong Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) membuka komunikasi dengan partai politik. Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi, mengatakan, lembaganya sedang menyiapkan survei persepsi masyarakat tentang aktivitas usaha ekstraktif di seluruh Indonesia dan kaitannya dengan politik.

Survei tersebut seputar kepemimpinan kepala daerah, kebijakan pemerintah, dan dampak yang dirasakan. Ini termasuk terobosan dalam konteks pengarusutamaan isu lingkungan.

”Hasilnya akan dikomunikasikan dengan parpol. Pendapat publik sangat penting bagi citra parpol. Saya optimistis masih ada kader parpol, terutama kaum mudanya, yang bisa berubah,” katanya.

Menurut Abetnego, tahun 2013 sangat krusial menentukan masa depan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Momentum ini bisa mengarah ke kondisi lebih buruk jika tak ada perubahan paradigma dalam mengelola sumber daya alam.

”Setahun menjelang pemilu menjadi ajang pemberian janji-janji dan pemberian izin eksplorasi ataupun eksploitasi pertambangan. Ini yang harus dipantau dengan ketat oleh banyak pihak,” ungkapnya.

(AIK/ICH)

Sumber berita: Kompas, 17 Januari 2013

Foto: stanford.edu

Depan | RSS 2.0 | Kategori: berita,Kliping Media | Trackback | 0 Comments

Leave a Reply