Agraria Masih Sumber Konflik: Kekerasan Seiring Pembangunan yang Eksploitatif

31 - Jan - 2013 | adplus

Jakarta, Kompas – Kepolisian Negara RI diminta membebaskan 12 petani dan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang ditahan pascaunjuk rasa di kantor Polda Sumatera Selatan, Selasa (29/1). Penangkapan itu meneror masyarakat yang memperjuangkan hak-hak atas tanah mereka.

Unjuk rasa itu terkait sengketa lahan dengan PT Perkebunan Nusantara VII. ”Penangkapan ini tak murni karena unjuk rasa. Ini skenario polisi membantu PTPN VII yang bersengketa dengan warga,” kata Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan pada konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/1).

Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat dan 11 aktivis serta pengunjuk rasa lain hingga Rabu sore masih ditahan. Anwar masih dirawat di RS Bhayangkara Sumsel dengan empat jahitan di kepala.

Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Ajun Komisaris Besar Djarod Padakova mengatakan, hingga Rabu, status para aktivis dan petani yang ditahan masih sebagai saksi. ”Pemeriksaan 12 orang masih berjalan sampai 1 x 24 jam setelah kejadian. Untuk 14 orang lainnya boleh pulang karena pemeriksaan selesai,” ujarnya.

Sebelumnya, ratusan warga Desa Betung, Lubuk Keliat, Ogan Ilir, dan aktivis berunjuk rasa ke kantor Polda Sumsel. Mereka menuntut tanah yang disengketakan PTPN VII Cinta Manis. Namun, unjuk rasa ricuh. Sebanyak 26 orang ditangkap, 4 orang di antaranya dibebaskan, tetapi 11 orang masih ditahan.

Djarod mengatakan, tindakan keras polisi diambil karena aksi massa menjurus pada kekerasan dengan merobohkan gerbang Markas Polda Sumsel dan memaksa masuk. Padahal, aspirasi unjuk rasa telah ditampung. Polisi juga telah berjanji mencari solusi tuntutan pengunjuk rasa.

Tuntutan pembebasan

Rabu kemarin, aktivis lingkungan dan sosial menggelar unjur rasa di depan Markas Polda Lampung. Di Palembang, hal serupa dilakukan untuk menuntut pembebasan para petani dan aktivis lingkungan yang ditahan.

”Memperjuangkan hak atas tanah bukanlah tindakan kriminal. Polisi bertugas mengayomi rakyat, bukan menyiksa, memukuli mereka,” kata Direktur LBH Bandar Lampung Wahrul Fauzi Silalahi dalam orasinya.

Di depan Markas Polda Sumsel di Palembang, puluhan peserta unjuk rasa menggelar aksi diam. Mereka memplester mulut mereka dengan plakban hitam.

Juru bicara aksi, Hadi Jatmiko dari Walhi Sumsel, mengatakan, kekerasan polisi seperti Selasa lalu berulang kali terjadi dalam sengketa lahan masyarakat dengan PTPN VII Cinta Manis.

Kekerasan meningkat

Berdasarkan data Walhi dan Kontras tiga tahun terakhir, sebanyak 26 aktivis lingkungan ditangkap polisi, di antaranya diadili dan divonis bersalah. Konflik lingkungan di Indonesia memang menurun, tetapi kekerasannya cenderung meningkat selama 2012.

Selama 2011 terjadi 102 konflik lingkungan disertai kekerasan terhadap masyarakat, puluhan warga meninggal. Konflik ini sebagian besar melibatkan PTPN serta perusahaan perkebunan dan pertambangan besar.

Kepala Divisi Hukum Politik dan HAM Kontras Sinung Karto mengatakan, penangkapan dan kekerasan terhadap warga dan aktivis di Sumsel ini kian menguatkan tren kekerasan aparat sejak tiga tahun terakhir.

Koordinator Database dan Informasi HuMa Widiyanto mengatakan, dari penelitian yang ada, sejumlah PTPN di Indonesia diwarnai sengketa dengan masyarakat. ”Banyak konflik tata ruang dan memicu konflik sosial dengan masyarakat,” katanya.

Menurut Abetnego, meningkatnya kekerasan itu berakar dari desain pembangunan yang kian eksploitatif. ”Tak menyisakan ruang bagi masyarakat akar rumput,” katanya. (AIK/IRE/JON)

Sumber berita: Kompas 31 Januari 2013 hlm. 13

Foto: newkiskeya.wordpress.com

Depan | RSS 2.0 | Kategori: Kliping Media | Tags: , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply