TAMBANG NTT: Warga Lante Tuntut Perusahaan Hengkang

4 - Jan - 2013 | adplus

Jakarta, Kompas – Warga Lante menuntut perusahaan pertambangan yang beroperasi di desa mereka segera berhenti beroperasi dan pergi. Ternak sapi yang minum air yang teraliri limbah tambang menjadi mati dan sumber air banyak yang hancur.

Warga menulis surat setelah upaya untuk menghentikan operasi perusahaan dan mengeluarkan peralatan berat dari lokasi tambang terhambat. Pihak perusahaan, didukung anggota kepolisian, menahan warga yang membawa keluar alat berat.

Warga melaporkan kerusakan dua sumber air akibat limbah tambang mangan yang beroperasi tanpa sepengetahuan warga. ”Sejak 3 September, warga menyampaikan keberatan secara lisan ke perusahaan, tetapi tidak diperhatikan. Warga juga menyampaikan keberatan secara tertulis, tetapi tidak ada tanggapan,” kata Pater Simon Suban Tukan SVD dari Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) Keuskupan Ruteng, Manggarai, Rabu (2/1), saat dihubungi dari Jakarta.

Menurut Simon, poin pertama surat itu meminta polisi berlaku netral dan profesional dalam konflik antara warga Desa Lante dan perusahaan tambang PT RIM. Poin kedua, warga meminta agar perusahaan membayar ganti rugi. ”Perusahaan sudah menyanggupi, tetapi tidak kunjung bayar,” ujar Simon. Poin ketiga, agar perusahaan tak menambang lagi di sana.

Karena keluhan tak ditanggapi, 3 Desember 2012, warga berusaha menghentikan operasi pertambangan. Mereka memagari lokasi dan berusaha mengeluarkan empat alat berat. Upaya verifikasi kerugian warga pada 6 dan 7 Desember 2012 gagal karena pihak perusahaan tidak datang sehingga warga melayangkan surat tersebut.

Menurut Simon, PT RIM beroperasi sejak September 2012 untuk tambang mangan. Sejak perusahaan beroperasi, dua sumber mata air yang penting untuk pertanian hancur. Beberapa ternak kerbau dan sapi milik warga yang minum air dari sungai tercemar limbah tambang juga mati. ”Pohon kemiri yang kena air limbah juga mati. Lahan warga pun diambil perusahaan,” ujarnya.

Simon mengatakan, perusahaan itu melakukan eksploitasi dan produksi sekitar dua bulan. ”Sudah sekitar 7.000 ton mineral galian yang diangkut sejak 18 Oktober sampai 1 Desember 2012,” kata Simon.

Warga dijanjikan mendapat bagi hasil Rp 100 per kilogram hasil tambang. ”Namun, mereka tidak tahu berapa banyak yang ditambang dan dibawa keluar. Pembayaran terakhir diterima warga pada 29 Oktober 2012,” kata Simon yang aktif mendampingi berbagai kasus pertambangan di Manggarai. Soal jumlah produksi, warga hanya berpegang pada laporan perusahaan secara sepihak karena tak dilibatkan dalam proses produksi.

Pertemuan antara warga dan perusahaan, menurut Simon, dihadiri Kepala Dinas Pertambangan Manggarai Anselmus Asfal. Mengutip Anselmus, Simon mengatakan, perusahaan tak memiliki kelengkapan surat izin. ”Namun, warga diminta mencari bukti,” kata Simon.

Menurut anggota DPRD Manggarai, Roni Marut, dari Partai Kedaulatan, persoalan tambang memecah belah warga satu gendang (kampung dengan ikatan keturunan dan kultural). ”Mereka pecah berantakan karena pro-kontra soal tambang. Fakta menunjukkan, warga pemilik tanah menolak,” ujar Roni Marut.

Koordinator Forum Masyarakat Sipil Siti Maemunah yang dihubungi Rabu (2/1) menyatakan, ”Tambang telah dan akan terus menjadi sumber pemiskinan masyarakat Flores.”

Tambang di Flores, termasuk di Manggarai, dilakukan di dataran tinggi tempat sumber air dan di kawasan pesisir tempat sumber penghidupan banyak orang, terutama nelayan. ”Pertambangan menghancurkan sumber pangan dan sumber air penduduk Flores,” kata Maemunah. (ISW)

Sumber berita:Kompas, 4 Januari 2013 hlm. 14

Sumber foto: manganese.org

Depan | RSS 2.0 | Kategori: berita | Tags: , , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply