PENGELOLAAN LINGKUNGAN: Tahun Politik Makin Jauhkan Perhatian

9 - Feb - 2013 | adplus

Jakarta, Kompas Para pegiat lingkungan menilai isu lingkungan hidup setahun mendatang akan semakin menjauh dari perhatian perpolitikan nasional. DPR, yang salah satu fungsinya adalah pengawas pemerintah, akan fokus pada urusan politik memenangi pemilihan umum.

Butuh upaya dan lobi kuat memasukkan isu lingkungan hidup dalam pesta demokrasi 2014. ”Kaukus lingkungan di DPR perlu dibentuk lagi. Meski berat dilakukan tahun ini, tapi harus dicoba,” kata Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), di Jakarta, Jumat (8/2).

Ia mengatakan, kaukus lingkungan—diusulkan anggotanya tak hanya anggota DPR—berfungsi memastikan isu perlindungan lingkungan menyatu dalam berbagai pembahasan dan putusan parlemen. Lebih jauh, diharapkan menjadi penyeimbang dan pengawas berbagai kebijakan eksekutif/pemerintah.

Saat ini, eksploitasi sumber daya alam dinilai amat rakus. Dampaknya adalah banjir, longsor, dan kekeringan yang rutin.

Selain merusak bentang alam, aktivitas perkebunan atau pertambangan menciptakan konflik. Konflik terjadi antara perusahaan dan masyarakat lokal.

Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kurun waktu 2009-2012, terjadi kekerasan berbasis sumber daya alam dengan korban jiwa 53 orang, 64 orang tertembak, 604 orang ditangkap/ditahan, dan 321 orang dianiaya. Konflik ini meliputi 500.327 hektar lahan/hutan.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan, kaukus lingkungan pernah ada di DPR tahun 2002. Ini jadi pijakan kuat sehingga menghasilkan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isi UU ini dinilai progresif, meski pelaksanaannya jauh dari harapan. Alasannya, seputar ketiadaan peraturan pemerintah (PP) yang baru terbit 1 dari 12 PP yang diamanatkan.

Penegakan hukum

Melalui UU No 32/2009, Menteri Lingkungan Hidup punya wewenang dan kekuatan menegakkan hukum. ”Jika Menteri LH memanfaatkan UU itu, pencemaran tak akan semasif sekarang,” ucap Ahmad.

Studi KPBB 2012 menunjukkan, sekitar 50 persen warga di Jakarta terkena dampak langsung pencemaran udara. Untuk pengobatannya, mereka mengeluarkan biaya triliunan rupiah. (ICH)

Sumber berita: Kompas 09 Januari 2013 hlm. 13

Depan | RSS 2.0 | Kategori: Kliping Media | Trackback | 0 Comments

Leave a Reply