LUMBUNG PANGAN: Gangguan Produksi Padi bak Wabah Korupsi

9 - Feb - 2013 | adplus

Nurdin (48) duduk kelelahan. Bajunya berlumuran lumpur. Bapak lima anak itu selesai membajak sawah di hadapannya, pertengahan Januari lalu. Ia banyak berharap pada musim hujan kali ini. ”Semoga utang Rp 2 juta ini bisa terbayar,” ungkapnya.

Petani di Desa Cangkuang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ini mengelola lahan seluas 0,5 hektar. Seperti banyak petani lain di kampungnya, sawah yang dikelola Nurdin bukan miliknya. Ia menyewa senilai Rp 2 juta dari tetangganya yang bekerja di Jakarta.

”Bertani itu tidak pernah untung. Kami hanya bertahan hidup karena tak memiliki pekerjaan lain,” ujar Iwan (28), petani penyewa di Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jabar. Di luar musim tanam dan musim panen, Iwan dan tetangganya menjadi buruh nelayan di Pantai Cilamaya, Karawang.

”Pada panenan Juli lalu, tikus, wereng coklat, dan sundep menyerang sawah kami,” ujar Jaeni Gunawan (49), petani di Desa Muara. Hasilnya pun dari garapannya setengah bau (1 bau sama dengan 7.000 meter persegi) sangat rendah, tidak sampai 1 ton.

Nurdin, Iwan, dan Jaeni adalah potret petani penggarap di wilayah pantai utara (pantura) Jabar yang merupakan lumbung padi provinsi berpenduduk 44 juta jiwa ini. Mereka umumnya miskin, tak punya lahan, atau kalau memiliki lahan sendiri luasannya tak lebih dari 0,3 hektar.

Namun, mereka diandalkan untuk menjaga produksi di lumbung padi nasional. Padahal, dengan lahan yang sempit, petani sulit meningkatkan produktivitas area garapannya. Belum lagi gangguan dari berbagai hama serta perubahan fungsi lahan dari sawah menjadi permukiman, perkantoran, atau industri.

Di Karawang, yang adalah salah satu lumbung padi nasional, gangguan hama, terutama tikus, menjadi penghalang utama peningkatan produksi. Gangguan terhadap produksi padi itu bagaikan wabah korupsi yang melanda republik ini. Gangguan hama tidak pernah berhenti sepanjang musim sehingga produksi padi terus menurun.

Alih fungsi lahan

Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar Entang Sastraatmadja menyimpulkan, turunnya secara terus-menerus produksi padi di berbagai sentra produksi sangat dipengaruhi banyak faktor. Mulai dari alih fungsi lahan sawah yang membabi buta, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, dan gangguan hama yang bertubi-tubi.

HKTI Jabar mencatat, di Jabar tidak kurang dari 4.000 hektar sawah setiap tahun beralih fungsi. Menyedihkan, sebab alih fungsi itu ditempuh dengan rekayasa yang mengubah sawah irigasi teknis menjadi kawasan beton. Persoalan makin sempurna karena kebijakan politik terhadap pertanian dari penguasa juga makin lemah.

Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jabar menunjukkan, sekitar 65 persen petani tercatat miskin. Di Jabar sedikitnya ada 30.729 kelompok petani. Dengan hitungan kasar setiap kelompok beranggotakan 25 petani, ada 768.225 petani di provinsi itu. Jumlah itu di lapangan jauh lebih besar sebab tak semua kelompok petani tercatat di dinas atau beranggotakan 25 orang.

Bertolak belakang dengan kondisi petani yang miskin, Jabar di kancah nasional adalah lumbung padi yang membanggakan. Pada Desember 2012, Jabar mendapatkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jabar selalu masuk tiga besar produsen beras di Tanah Air. Tahun 2010, Jabar menghasilkan 11,73 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka itu sedikit turun pada 2011, menjadi 11,63 juta ton GKG. Jika dikonversikan dalam beras, produksi beras Jabar tahun 2010 dan 2011 rata-rata 6,9 juta ton per tahun.

Capaian itu melebihi kebutuhan beras warga Jabar yang besarnya 4,7 juta ton per tahun. Ada surplus beras sebanyak 2,2 juta ton per tahun dari Jabar. Adapun dari total lahan sawah di Jabar, sekitar 943.000 hektar, mampu dihasilkan rata-rata 5,9 ton GKG per hektar.

Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jabar menunjukkan, konsumsi beras penduduk Jabar tahun 2011 sebesar 94,33 kg per kapita per tahun. Angka itu turun dibandingkan dengan 2010, yakni 10,92 kg per kapita per tahun. Lima tahun terakhir terjadi penurunan konsumsi beras di Jabar, yakni rata-rata 2,74 persen per tahun, atau lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 1,90 persen per tahun.

Salah satu faktor yang menyumbang pada tingginya produksi beras Jabar ialah keberadaan sawah yang mencukupi. Namun, dari tahun ke tahun luasan sawah cenderung turun. Sebagai contoh, di Kabupaten Cirebon terlihat tren luasan tanam yang naik-turun sepanjang 2007-2011. Pada 2007, luas tanam 54.671 hektar, lalu turun jadi 54.279 hektar pada 2008.

”Namun, sejak tahun 2009 hingga 2011, luas tanam terus turun. Tahun 2010, luas tanam menjadi 54.203 hektar. Angka itu turun lagi menjadi 53.809 hektar tahun 2011,” ungkap Wasman, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.

Sejumlah upaya dilakukan untuk mencegah alih fungsi sawah produktif menjadi permukiman dan kawasan industri. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun, peraturan di tingkat provinsi menjadi mandul karena perizinan dan penggunaan lahan ada di tangan bupati/wali kota.

”Kami tak bisa melarang pemilik sawah menjual sawahnya kepada orang lain karena dinilai tidak lagi menguntungkan. Satu-satunya yang mungkin dilakukan ialah memberikan insentif atau kompensasi kepada pemilik lahan agar bersedia mempertahankan sawahnya. Itu pun memerlukan komitmen dari kota/kabupaten,” ujar Diden Trisnadi, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jabar.

Kabupaten Cianjur, yang juga penyumbang produksi beras nasional, berupaya mengamankan lahan pertanian melalui rencana tata ruang wilayah. Sawah seluas 21.000 hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi. ”Pemerintah mewajibkan adanya sawah baru bila terjadi alih fungsi lahan menjadi pabrik,” kata Doddy Permadi, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Cianjur.

Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar, menilai, pemerintah abai terhadap pertanian. Pemerintah lebih memacu kemajuan industri dibandingkan pertanian. Akibatnya, lahan pertanian di berbagai penjuru di Jabar terus tergerus.

”Berdasarkan data kami, pada kurun waktu 2008-2010, jumlah petani berkurang 250.000,” ujar Dadan. (REK/HEI/DMU)

Sumber berita: Kompas 08 Februari 2013

Depan | RSS 2.0 | Kategori: Kliping Media | Trackback | 0 Comments

Leave a Reply