KEHUTANAN: Warga Ribuan Desa Rawan Dikriminalisasi

12 - Feb - 2013 | Kompas

Jakarta, Kompas – Warga ribuan desa terancam dikriminalisasi bila Rancangan Undang- undang Pemberantasan Perusakan Hutan disahkan. Mereka rawan dituduh merambah hutan pada wilayah yang belum jelas ditetapkan sebagai hutan atau perkebunan warga.

Deputi Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, ada 122,1 juta hektar lahan belum jelas statusnya sebagai hutan atau bukan. Penetapan wilayah hutan dilakukan secara sepihak.

”Ada 42 juta penduduk di 33.000 desa pengguna lahan yang secara sepihak ditetapkan sebagai hutan,” ujarnya, Minggu (10/2), di Jakarta.

Jika RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (PPH) disahkan, warga desa-desa itu dapat dituduh merambah dan membalak hutan secara ilegal. ”Sebaliknya, lahan bekas milik penduduk dengan mudah ditetapkan sebagai kawasan hutan atau perkebunan untuk perusahaan. Selanjutnya dibalak secara legal,” ujarnya.

Selain ketidakjelasan batas hutan, kekhawatiran Iwan dilandasi fakta penanganan pembalakan liar. Hingga 2011, polisi menangkap 16.552 orang dalam 14.479 kasus pembalakan liar.

”Hanya warga biasa ditangkap dengan tuduhan merambah hutan. Padahal, penggundulan hutan paling banyak dilakukan dengan dasar hutan tanaman industri (HTI) dan hak penguasaan hutan (HPH). Pemegang HTI dan HPH jarang diringkus,” ujarnya.

Iwan juga khawatir wacana pembuatan lembaga khusus untuk menyidik pidana kehutanan akan mengganggu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK tidak bisa menyidik korupsi kehutanan karena sudah ada lembaga khusus. ”Lembaga itu bisa dijadikan alasan penjahat kehutanan menghindar dari KPK,” katanya.

Anggota Komisi IV DPR, M Romahurmuziy, mengakui, ketidakjelasan batas hutan membuka peluang kriminalisasi terhadap pihak tertentu. Namun, hal itu bukan wilayah RUU PPH.

Penegasan kelembagaan dibutuhkan karena dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum diatur secara tegas. Padahal, kasus kehutanan sangat banyak dan laju perusakan hutan sangat tinggi. Kementerian Kehutanan mencatat, perusakan hutan mencapai 3,5 juta hektar per tahun pada periode 1997-2007. Selanjutnya tercatat 300.000 hektar per tahun.

Karena itu, DPR mengusulkan RUU PPH. Namun, RUU yang diusulkan DPR periode 2004-2009 itu tidak kunjung selesai dibahas. DPR dan pemerintah belum menyepakati sejumlah hal soal struktur dan kewenangan lembaga itu. ”Saya belum bisa berkomentar banyak karena sekarang sedang dibahas,” ujarnya.

DPR terus mendorong penyelesaian tata batas hutan. Namun, diakui pekerjaan itu tidak bisa segera selesai karena keterbatasan anggaran. ”Setiap tahun, hanya bisa dialokasikan untuk beberapa juta hektar,” katanya. (RAZ)

Sumber: Kompas 12 Februari 2013 hlm.13

Depan | RSS 2.0 | Kategori: Kliping Media | Tags: , , , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply