PEMBEBASAN LAHAN: Setelah 2014,

1 - Mar - 2013 | adplus

Bahwa infrastruktur adalah kunci daya saing sebuah negara di tengah persaingan global yang makin ketat, tampaknya semua pihak sepakat. Bahwa ada kenyataan Indonesia masih punya masalah dengan infrastruktur dan selalu menjadi keluhan para investor ataupun pebisnis, semua pihak pun sadar, termasuk pemerintah.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Chatib Basri, keluhan investor dan pebisnis sah-sah saja dan pemerintah tidak berniat menutup-nutupinya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, misalnya, adalah salah satu tokoh yang paling lantang berteriak soal kondisi infrastruktur. Menurut Sofjan, pemerintah harus serius membangun infrastruktur demi menciptakan efek berganda yang lebih besar bagi ekonomi.

Chatib lebih jauh menjelaskan, meski pemerintah telah paham benar adanya problem penyediaan infrastruktur dan meresponsnya dengan Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)—yang merupakan konsep hebat—sejauh ini masih ada hambatan dalam soal implementasi. Hambatan utama adalah soal pembebasan lahan.

Soal kendala pembebasan lahan ini pernah diutarakan pula oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) beberapa waktu lalu. Menurut Hatta, peletakan batu pertama untuk 89 proyek senilai Rp 490,73 triliun, yang merupakan bagian proyek MP3EI, masih terhambat penyediaan lahan.

”Laporan menunjukkan tetap ada kendala terhadap pengadaan lahan. Salah satu yang terbesar adalah penggunaan lahan kehutanan,” ujar Hatta.

Sebelum lahirnya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, proyek infrastruktur sering terhambat oleh soal pengadaan lahan. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk membebaskan lahan untuk kepentingan publik.

”Kalau dulu ada sebuah keluarga yang bertahan saat pembebasan lahan, proyek infrastruktur bisa berhenti. Sengketa lahan harus diselesaikan di pengadilan dan ini memakan waktu yang sangat lama. Bagi investor, hambatan ini sangat keras karena bank tidak akan menyalurkan kredit pembiayaannya jika proyek terkendala sengketa lahan,” kata Chatib.

Sebagian besar kendala pengadaan lahan adalah pada aspek harga. Pemilik tanah enggan melepaskan haknya karena harganya tidak cocok. Sengketa ini harus diselesaikan di pengadilan dan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Lahirnya UU Pengadaan Tanah memberikan kepastian penyelesaian sengketa ini.

Maksimal 108 hari

UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah memerintahkan, jika ada sengketa, harus diselesaikan di pengadilan dan maksimal waktu penyelesaiannya adalah 90 hari. Jika ada pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan, bisa naik banding tetapi tetap harus diselesaikan dalam 18 hari. ”Ini memberikan kepastian pada investor. Maksimal 108 hari untuk penyelesaian adalah kemajuan pesat. Dulu bisa bertahun-tahun,” ujar Chatib.

Meski begitu, dalam implementasinya tetap ada masalah sebab undang-undang baru ini hanya berlaku untuk proyek-proyek baru, bukan untuk proyek yang sudah telanjur jalan. Menurut Chatib, investor punya dua pilihan, melakukan start awal proyek atau menunggu transisi undang-undang ini sampai 2014.

Mengapa harus menunggu sampai 2014? Sebab, ada masa transisi selama 500 hari. Jika proyek yang sudah jalan tidak selesai dalam 500 hari, undang-undang baru bisa dipakai. ”Jadi bisa dikatakan, setelah 2014, problem pengadaan lahan bagi infrastruktur praktis bisa diselesaikan,” ujarnya.

Bagi investor yang punya visi menengah dan panjang, menunggu sampai 2014 tentu bukan persoalan besar. Investor seperti Toyota, yang menanamkan modal senilai 2,7 miliar dollar AS, pasti tidak berpikir untuk satu atau dua tahun. ”Visi mereka panjang, sampai 10 tahun ke depan,” ujar Chatib.

Di luar soal pembebasan, ada problem lain terkait lahan. Para pemegang hak proyek, pemegang lisensi yang mendapatkan haknya karena terkait politik masa lalu, saat ini sudah tidak punya modal untuk menjalankan proyek. Mereka akhirnya memperjualbelikan hak atau lisensinya kepada pihak lain. Hak tersebut dijual dengan harga gila-gilaan.

Sialnya, pemerintah tidak bisa mencabut begitu saja lisensi itu. Sebab, dalam beberapa kasus, ada bank yang sudah menyalurkan kredit kepada pemegang lisensi. Jika lisensinya dialihkan, yang mengambil alih harus menanggung utang-utangnya kepada bank. Jika tidak, akan terjadi kredit macet.

”Oleh sebab itu, harus ada semacam konsorsium, yang kuat sekali modalnya untuk mengambil alih lisensi-lisensi sekaligus dengan utang-utangnya,” ujar Chatib. (anton sanjoyo)

Sumber: Kompas, 1 Maret 2013 hlm.

Depan | RSS 2.0 | Kategori: berita | Trackback | 0 Comments

Leave a Reply