MP3EI, Perampasan Tanah dan Ketidak-adilan Lingkungan

4 - Mar - 2013 | Anonimous

Saat ini Indonesia memiliki dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan dokumen tersebut, Indonesia membutuhkan percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan lebih dini. Ia akan diupayakan melalui langkah-langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir yang didasari oleh semangat not business as usual.(1)

Pasal 1 ayat 2 Perpres No. 32 tahun 2011 menyebutkan, MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode lima belas tahun sejak 2011 sampai 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dan melengkapi dokumen perencanaan yang ada.(2) Untuk mendukung penguatan MP3EI, Pemerintah telah menetapkan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, yang antara lain mengatur strategi program, peta panduan, dan rencana aksi dalam memperbaiki kinerja logistik Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres No. 26 tahun 2012.

Untuk mewujudkan MP3EI, Pemerintah memerlukan dana sekitar Rp. 4.500 trilliun yang 35% di antaranya diperoleh dari pihak swasta. Peran pemerintah adalah menyediakan regulasi untuk mempermudah pengusaha menanamkan investasinya. Hal ini ditempuh karena pelaksanaan MP3EI terhambat oleh beberapa peraturan, masalah perijinan, keberadaan lahan, dan rencana tata ruang. Peraturan-peraturan yang dipandang menghambat adalah di bidang pertanahan, kehutanan, dan tata ruang.

Perpres No. 32 tahun 2011 mengamanatkan perbaikan duapuluh delapan aturan yang dapat menghambat pelaksanaan MP3EI dan membuat peraturan-peraturan baru untuk mempercepat dan memperluas investasi. Aturan yang harus diperbaiki tersebut terdiri atas tujuh UU, tujuh Peraturan Pemerintah, enam Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan sembilan Peraturan Menteri, dan  ditargetkan selesai pada akhir tahun 2011.(3) Salah satu aturan yang dibuat adalah UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Lalu bagaimana implikasi MP3EI bersama seluruh paket kebijakan yang menyertainya terhadap lingkungan, khususnya di Jawa?

Kerentanan Pulau Jawa

Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,8% luas daratan Indonesia merupakan pulau yang memiliki penduduk terpadat di Indonesia, yaitu 136.610.590 jiwa atau 57,5% dari penduduk Indonesia. Dengan demikian rata – rata lebih dari 1.060 jiwa penduduk di Jawa hidup dalam luasan 1 km² (BPS, 2010). Over populasi di Pulau Jawa juga melebihi daya air yang ada. Hanya 4% atau 124 ribu liter/detik potensi air yang tersebar di Pulau Jawa.(4) Pada satu sisi kebutuhan air ini tidak hanya untuk penduduk semata, tetapi juga untuk industri dan irigasi. Akibatnya krisis air atau kekeringan terjadi di Pulau Jawa.

Kondisi diperparah tutupan hutan Jawa yang semakin berkurang. Kawasan hutan dalam pengertian UU tentang kehutanan, harus ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan tetap. Atas dasar inilah kemudian pemerintah menunjuk kawasan – kawasan hutan, tidak terkecuali di Jawa, sebagai hutan negara. Hingga tahun 2011 Pemerintah melalui Departemen Kehutanan telah menunjuk kawasan hutan di daratan Jawa seluas 2.838.589,97 ha dalam bentuk hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, atau kurang lebih 21% dari luas Pulau Jawa. Namun, fungsi dan peruntukan hutan ini masih dapat berubah untuk berbagai kepentingan, yaitu perkebunan, pertambang, industri, infrasturktur, dan lain – lain. Berdasarkan data Departemen Kehutanan 2003 – 2006, laju deforestasi untuk Pulau Jawa sebesar 2500 ha/tahun. Jika dihitung secara konservatif dengan laju deforestasi tetap maka pengurangan jumlah hutan yang terjadi selama 2007 – 2010 saat ini adalah seluas 10.000 Ha.

Selain hutan, bentang alam lain yang berfungsi untuk menyimpan air adalah bentang alam kars.(5) Ia seharusnya bisa memperkecil krisis air yang terjadi. Potensinya sebagai daerah tangkapan dan penyimpan air dapat menyumbang tambahan potensi air yang ada di Pulau Jawa. Akan tetapi kelestarian kawasan kars terancam dengan kegiatan penambangan marmer, semen, fosfat, hingga guano (kotoran kelelawar dan walet) yang dilakukan di kawasan tersebut. Kawasan karst ini ada yang terletak di dalam kawasan hutan (negara) dan ada pula yang diluar kawasan hutan.

Terkait dengan MP3EI, dokumen tersebut memiliki delapan program utama, duapuluh dua kegiatan ekonomi utama dan enam koridor ekonomi sebagai pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong perkembangan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara. Salah satu koridor ekonomi tersebut adalah koridor ekonomi jawa sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”. Untuk koridor Jawa kemudian ditetapkan lima pusat ekonomi yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Ironisnya dalam dokumen tersebut tidak tidak menyinggung aspek lingkungan dan Sumber Daya Alam.

Perampasan Tanah

Penetapan MP3EI yang memilih wilayah-wilayah tertentu dengan sumberdaya tertentu itu dilakukan sepihak. Masyarakat tak pernah dimintai pendapat. Tak ada persetujuan sebagaimana prinsip FPIC (Free, Prior, Informed Consent). Proyek besar ini, hanya diputuskan sepihak oleh pemerintah yang mengklaim telah melakukan penelitian akan potensi sumberdaya alam di enam koridor tersebut.(6)

Dalam MP3EI, Jawa Tengah mendapat “jatah” sebagai simpul Industri Makanan-Minuman & Simpul Industri Tekstil. Ia akan didukung dengan pengembangan jalan, pelabuhan, power dan energi, rel kereta, infrastruktur lainnya sebagai infrastruktur pendukung. Regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyokong pelaksanaan MP3EI telah menyebabkan konflik meruak di Jawa Tengah. Masyarakat menerima beban lingkungan akibat implementasi MP3EI. Konflik pembangunan jalan tol Semarang-Solo adalah salah satu contohnya. Masyarakat “dipaksa” untuk menerima ganti rugi akibat pembangunan jalan tol tersebut dengan dasar UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Melalui UU ini, prosedur pengadaan tanah dilakukan melaui musyawarah, tetapi jika tak ada kesepakatan, maka pemerintah akan menitipkan ganti rugi untuk si pemilik tanah itu di pengadilan. Sementara, pembangunan jalan tol semarang-solo tersebut juga menjadi contoh bahwa MP3EI dalam implementasi tidak memperhatikan kerentanan Jawa. Hutan seluas seluas 22,413 hektare di daerah Ungaran dipakai untuk pembangunan jalan tol.(7) Ini adalah perampasan tanah!

Apa yang bisa dilakukan Rakyat?

Sekelumit tentang MP3EI menyadarkan kita, telah terjadi praktek ketidak-adilan lingkungan terjadi dengan dukungan  normatif pemerintah. Dari sisi Keadilan lingkungan untuk sumber daya alam ditandai dengan bagaimana setiap kelompok masyarakat dapat memperoleh akses yang sama pada sumber daya alam. Keadilan tersebut dijamin dengan regulasi dan perlakuan yang non-diskriminasi dari tingkat peraturan sampai pada implementasinya diantara berbagai kelompok masyarakat.

Dari sudut pandang kebijakan, ada keterkaitan antara suatu kebijakan lingkungan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin pembagian yang adil antara  kerugian dan keuntungan secara lingkungan.(8)  Pertimbangan untuk melakukan pembagian keuntungan dan kerugian lingkungan dalam masyarakat akan selalu mengandung berbagai perbedaan dalam cara-cara sebagai berikut:(9) pertama, prinsip distribusi yang digunakan untuk melakukan pembagian. Kedua, ide atau gagasan mengenai keuntungan dan kerugian lingkungan ketiga pemahaman masyarakat mengenai keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks Indonesia maka prinsip distribusi tersebut mengacu pada konstitusi: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu tidak ada pilihan lain selain mengembalikan kedaulat rakyat, yaitu: bukan untuk dipinta atau dituntut, tapi harus direbut!

Catatan kaki:
(1) Semangat not business as usual juga harus terefleksi dalam elemen penting pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur. Pola pikir masa lalu mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun menggunakan anggaran Pemerintah. Akibat anggaran Pemerintah yang terbatas, pola pikir tersebut berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau public-private partnership (PPP).
(2) Dokumen perencanaan tersebut: Sistem Perencanaan dan Penganggaran dalam UU Nomor 25 tahun 2004 dan UU Nomor 17 tahun 2003, RPJPN 2005-2025, RPJMN 2014, RKP, RAN GRK, REDD, RTRWN, RTRW Pulau, serta RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota)
(3) diakses Mei 2012
(4) diakses Maret 2013
(5) Kawasan Karst di Pulau Jawa antara lain: Sukabumi Selatan, Citatah-Rajamandala (Bandung Barat), Pangkalan (Karawang – Jawa Barat), Cibinong-Ciampea-Cigudeg (Bogor – Jawa Barat), Pangandaran-Green Canyon (Ciamis – Jawa Barat), Gombong (Kebumen – Jawa Tengah), Pegunungan Kapur Utara (Pati, Jawa Tengah – Lamongan – Jawa Timur), Pegunungan Kendeng (Grobogan, Jawa Tengah – Jombang, Jawa Timur), Pegunungan Sewu (Yogyakarta dan Wonogiri, Jawa Tengah – Tulungagung, Jawa Timur).
(6) Lihat: dokumen MP3EI dan beberapa dokumen analisis Kementerian Luar Negeri Indonesia
(7) Dipertanyakan diakses Maret 2013
(8) Wenz, P, 1988, Environmental justice, State University of New State University of New York Press, New York, halaman 4.
(9) Andrew Dobson, 1998, Justice and The Environment, New York: Oxford University Press, halaman 6.

Depan | RSS 2.0 | Kategori: artikel | Tags: , , , , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply