PERTANIAN: Petani Dilindungi dari Perdagangan Bebas

11 - Mar - 2013 | adplus

Jakarta, Kompas – Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sekaligus Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Haryono mengatakan, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi pijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan petani dalam konteks perdagangan bebas.

Dengan adanya amanat Undang-Undang (UU) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani itu nantinya, perlindungan kepada petani yang dilakukan pemerintah merupakan keharusan karena pemerintah menjalankan UU. ”Menjadi hak semua negara untuk memberikan perlindungan kepada petaninya dari produk-produk impor,” kata Haryono di Jakarta, Sabtu (9/3).

Namun, kata Haryono, tentunya upaya perlindungan yang diberikan kepada petani dalam perdagangan bebas, mengacu pada sistem perdagangan yang berkeadilan.

DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (PPP). Melalui RUU ini petani bakal mendapatkan jaminan usaha taninya oleh negara dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Menurut anggota Komisi IV DPR, Honing Sanny, di Jakarta, jaminan kepada petani diberikan dalam dua hal.

Pertama, negara memastikan setiap petani memperoleh asuransi dari gagal panen akibat bencana atau faktor alam (force majeure).

Asuransi yang dibiayai negara ini akan ditangani langsung oleh perusahaan asuransi negara. Kedua, negara juga memastikan setiap petani minimal memiliki lahan seluas 2 hektar. Saat ini, rata-rata luas kepemilikan lahan per rumah tangga petani hanya 0,2-0,3 hektar.

”Kalau lahannya hanya seluas itu, bagaimana mereka mau hidup. Secara matematis, hitungan sudah dilakukan dan hasilnya sangat cukup. Tetapi persoalannya, para petani di Jawa yang dikasih lahan di Sumatera, tidak mau pindah dan menggarapnya. Supaya petani lepas dari lingkaran kemiskinan atas dasar kultural, harus ada unsur pemaksaan,” katanya.

Honing menambahkan, RUU PPP juga mendorong pemerintah mendirikan semacam unit usaha yang mampu memfasilitasi para petani. ”Unit usaha ini akan memberikan ruang kepada petani untuk mengorganisasi diri dalam melindungi produk-produk pertaniannya,” jelasnya.

RUU ditargetkan selesai paling lambat pada tiga masa sidang mendatang. ”Semestinya dalam dua masa sidang sudah harus selesai. Namun, harapannya paling lambat masa sidang yang akan datang sudah harus jadi undang-undang,” kata Honing.

Koordinator Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Ayip Abdullah mengatakan, implementasi RUU PPP mendesak untuk dilakukan, tetapi tidak akan mudah. Setidaknya ada beberapa hal yang membatasinya karena implementasinya akan bertabrakan dengan undang-undang lain yang berhubungan. (MAS/K05/K07)

Sumber berita: Kompas, Senin 11 Maret 2013 hlm. 18.
Foto: Dokumentasi JM-PPK

Depan | RSS 2.0 | Kategori: Kliping Media | Trackback | 0 Comments

Leave a Reply