TATA RUANG: Penempatan Pertambangan Dilematik

14 - Mar - 2013 | adplus

JEMBER, KOMPAS – Penataan ruang Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mewujudkan wilayah berbasis industri pertambangan perlu dikaji lebih cermat. Penempatan bisnis berbasis pertambangan menjadi dilematik bagi penataan ruang di Jember karena tidak masuk dalam arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.

Demikian dikatakan Hafidi dari Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember dalam menyikapi usulan Bupati Jember MZA Djalal tentang RTRW dan rencana pembangunan jangka panjang di Jember, Rabu (13/3).

”Kenyataan menunjukkan, pertambangan di banyak daerah menyisakan persoalan, baik saat persiapan, konstruksi, eksplorasi, maupun selesainya umur ekonomis,” katanya.

Dia menilai, kerusakan lingkungan menjadi masalah krusial. Apalagi, tambang yang akan dieksplorasi di Jember ada di kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Penelitian Jaringan Advokasi Tambang dan Jothan Agus Harjono dari Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya menunjukkan, 70 persen kerusakan lingkungan hidup di Indonesia akibat kegiatan pertambangan.

Bupati Jember menyebutkan, penetapan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten itu secara bottom up (dari bawah) dan top down (dari atas) dengan melibatkan lintas disiplin ilmu. ”Tujuan penataan itu adalah agar memberikan lebih banyak manfaat,” kata Djalal.

RTRW pada hakikatnya adalah pemanfaatan ruang berdasarkan zonasi. Pada visi penataan ruang perlu ada penyeimbangan pertumbuhan wilayah. (sir)

Sumber berita: Kompas, 14 Maret 2013 hlm. 24.
Foto: southernenvironment.org

Depan | RSS 2.0 | Kategori: Kliping Media | Tags: , , , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply