Menolak Kenaikan Harga BBM

20 - Jun - 2013 | Paring Waluyo Utomo

foto: acehterkini.com

Senin, 17 Juni 2013, DPR RI yang dimotori oleh kekuatan Sekretariat Gabungan Parpol menyetujui pengesahan RAPBN P 2013. Anggota DPR yang menyetujui pengesahan RAPBN P 2013 berasal dari Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB. Sementara PDI Perjuangan, PKS, Gerindra dan Hanura menolak postur RAPBN P 2013 untuk disahkan menjadi APBN P 2013.

APBNP 2013 sangat strategis, karena didalamnya terkandung besaran terkait subsidi energi, khususnya subsidi terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas sebesar Rp. 209 triliun. Dengan besaran anggaran ini, pemerintah mempunyai kesempatan untuk menaikkan tarif BBM bersubsidi, untuk premium dari Rp. 4.500 menjadi RP. 6.500, dan solar dari Rp. 4.500 menjadi Rp. 5.500. Kenapa harga BBM akan dinaikkan, kok nilai subsidi BBM di APBN P juga ikut naik? Jawabnya sederhana, karena lifting minyak mentah kita defisit, sehingga volume minyak mentah kita lebih banyak impor, sehingga pembiayaannya lebih besar, dan rupiah bergejolak naik (sebagai akibat kepanikan pasar, atas ulah pemerintah sendiri), padahal membeli minyak memakai US$ sebagai transaksinya. Faktor lainnya adalah besarnya konsumsi BBM (dengan asumsi mobil pribadi juga tetap mengonsumsi BBM bersubsidi setelah kenaikan harga).

Ihwal Rencana Kenaikan BBM Bersubsidi;

Untuk melacak perubahan kebijakan subsidi BBM ini, kita bisa lihat dari penetapan APBN 2013. Pada postur APBN 2013, sangat jelas tidak ada skenario menaikkan harga BBM bersubsidi. Besaran subsidi BBM saat itu dipatok Rp. 193 triliun, dengan asumsi pertumbuhan sebesar 6,8%, nilai tukar rupiah sebesar Rp. 9.300/ 1 US$, harga Indonesian Crude Oil (ICP) dipatok 100 US$/ barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari.

Dalam perjalanan triwulan pertama 2013, semua asumsi yang menjadi dasar perjalanan APBN 2013 meleset hampir disemua lini. Pada triwulan pertama 2013, pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 6,02%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami volatilitas yang begitu dahsyat, merangkak naik bahkan mencapai diatas Rp. 10.000/ 1 US$. Rupiah merangkak naik ini ada dua faktor penyebab, pertama: karena rencana pemerintah menaikkan harga BBM yang disambut negatif oleh pasar, karena terlalu bertele tele, lama waktunya, menimbulkan ketidakpastian. Kedua: pada dua pekan lalu Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed mengeluarkan kebijakan Quantitative Easing (QE). Harga ICP juga meleset dari target, terjadi fluktuasi harga, namaun kalau di rata rata mulai Januari-Juni pada level 104 US$ per barel. Capian terhadap target lifting migas juga mengalami defisit dari target APBN 2013, yang hanya mencapai 826 ribu barel per hari dari Desember 2012 – Maret 2013.

Tidak hanya target-target diseputar variabel migas dan moneter yang meleset. Bahkan pendapatan negara disektor pajak juga tidak sesuai harapan. Direktorat Jendral Pejak, Kementrian Keuangan RI dalam RAPBN P 2013 hanya berani mencanangkan penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp. 1.139 triliun dari asumsi APBN 2013 sebesar Rp. 1.192 triliun (defisit Rp. 53 triliun atau 4,5%).

Sektor perdagangan juga mengalami defisit. Pada triwulan pertama 2013, ekspor mencapai 45,4 miliar US$ dan impor mencapai 45,5 miliar US$. Keadaan defisit perdagangan mengalami defisit telah terbaca pada catatan pada tahun 2012. Ekspor mencapai 190 miliar US$ sedangkan impor mencapai 191 miliar US$.

Keadaan itu rupanya berdampak buruk bagi keberadaan subsidi energi, khususnya BBM. Dengan dalih untuk efisiensi APBN P 2013, pemerintah berencana memangkas subsidi BBM, termasuk juga belanja pemerintah untuk mengurangi defisit APBN 2013. Desifit APBN P 2013 mencapai Rp. 233 triliun, atau sekitar 2,4% dari PDB. Padahal APBN kita awalnya mendesain defisit sebesar Rp. 153 triliun atau 1,6% dari PDB. Sesuai dengan UU Keuangan Negara, 2003, defisit APBN tak lebih dari 3% dari Pertumbuhan Demostik Bruto (PDB).

Berlatar belakang situasi itulah, Pemerintah yang disokong secara politik oleh Setgab di DPR memberi jalan politik anggaran untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Dampak Kenaikan BBM
Merujuk data BPS 2012, terdapat 11,66% penduduk Indonesia yang terkategori miskin dan sangat miskin, atau setara 28,6 juta jiwa, dan 10,88% penduduk Indonesia yang terkategori hampir miskin, atau sekitar 26,6 juta jiwa. Pengategorian data oleh BPS ini memang perlu dipersoalkan, namun pendalamannya tidak pada topik ini.

Mari kita maping data kemiskinan ini dengan dampak kenaikan BBM. Ambil saja, lapisan yang paling bawah dari penduduk paling miskin adalah data sejumlah penduduk yang akan menjadi sasaran penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau Balsem. Sesuai pernyataan pemerintah, rencana penerima BLSM adalah 15,5 juta jiwa. Jika BBM naik, dampak kenaikan BBM ini di mitigasi oleh pemerintah terhadap 15,5 juta jiwa ini dengan BLSM atau paket program lainnya, seperti jatah beras orang miskin (raskin), beasiswa, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Pertanyaannya, apakah semua paket program ini mencukupi untuk menjadi pemadam kebakaran akibat dampak kenaikan BBM?

Mungkin saja bisa menolong, terhadap kelompok yang kategori 15,5 juta jiwa. Karena merekalah yang secara logis menjadi kelompok yang paling rentan. Tetapi bagaimana dengan 13,1 juta jiwa yang kategori miskin dan 26,6 juta jiwa yang terkategori bukan miskin? Mitigasi apa yang akan dikerjakan pemerintah dalam waktu pendek mengatasi kebakaran pada kelas sosial ini? Perubahan kebijakan strategis (meliputi hajat hidup orang banyak), seperti BBM pasti akan memukul daya beli kelompok kelas sosial ini. Mari kita ambil simulasi pada satu kelompok saja, pada golongan sosial ini.

Misalnya seorang buruh di Jakarta, dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) sebesar Rp. 2,2 juta. Ia harus menghidupi 4 orang anggota keluarga (dengan asumsi telah memiliki rumah permanen/ tidak kontrak), dan memiliki sepeda motor (kredit telah lunas). Untuk mobilitas sehari hari ia membutuhkan bensin sehari 2 liter (Rp. 13.000 asumsi setelah naik, dan rumah dipinggiran Jakarta) dijumlahkan 20 hari kerja (asumsi tidak ada lembur dan saat libur hanya dirumah), maka untuk kebutuhan transportasi ia harus mengeluarkan uang sebesar: Rp. 260.000,-. Padahal jika bensin tidak naik untuk kebutuhan transportasi ia hanya membutuhkan Rp. 180.000,-. Bagaimana dengan kebutuhan sembakonya? Mari kita simulasikan; untuk 4 orang anggota keluarga, membutuhkan 1,3 kg beras per hari, berarti sebulan membutuhkan 39 kg. Akibat spekulasi pasar, karena kenaikan harga BBM, beras per kilonya naik dari Rp. 6.500 menjadi Rp. 8.000. Artinya dalam sebulan ia membutuhkan Rp. 312.000 dari harga awal yang harus ia keluarkan sebesar Rp.253.000. Belum lagi kenaikan kebutuhan akan lauk pauk, telur, minyak goreng curah, bumbu dapur, dan masih banyak lagi. Itu artinya, berkah sesaat akibat kenaikan UMP yang dirasakan oleh buruh, yang harus mereka perjuangkan dengan ongkos sosial-ekonomi yang besar, dalam sekejap diterpa badai kenaikan BBM menjadi nothing kembali. Kalau kita identifikasi sektor-sektor yang terpukul dari kategori ini adalah: biaya transportasi, bahan makanan, makanan, sandang (karena menjelang lebaran), sementara kesehatan dan pendidikan diasumsikan dipenuhi oleh perusahaan tempatnya bekerja dan beasiswa dari pemerintah. Kalau grade nya kita turunkan yang golongan pendapatannya lebih rendah dari ini, dengan variabel tanggungan ekonominya banyak (anggota keluarga, rumah, kendaraan, dll),maka tingkat kerentanannya akan lebih tinggi lagi.

Ini sekedar contoh kecil saja, bahwa grade/ indeks kelompok seperti ini akan turun. Dan mereka harus sangat kreatif untuk bisa survive agar tidak lebih jatuh lagi secara ekonomi. Memang, harga harga diatas mungkin tak selamanya bertahan (tinggi), tapi apakah bisa dipastikan waktu dan dimana harga bisa segera turun? (meskipun dilakukan operasi pasar?) Ingat dua bulan kedepan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri.

Paradox APBN P 2013
Pertama: dalam situasi APBN P 2013 yang defisit, belanja pemerintah pusat malah meningkat, dari target di APBN 2013. Belanja pemerintah pusat yang semula Rp. 1.154. triliun menjadi Rp. 1.193 triliun. Artinya, disaat rakyat harus menerima dampak sistemik atas rencana kenaikkan BBM, sementara disisi yang lain pemerintah malah boros pada sisi pembelanjaan. Situasi ini tentu tak berkorelatif dengan pentingnya prinsip SUSAH SENANG bersama sama rakyat.

Kedua: berlarut larutnya rencana kenaikan harga BBM telah memicu gejolak negatif di pasar keuangan dan pasar riil. Situasi ini mengakibatkan rupiah melonjak diatas Rp. 10.000/ 1US$ (meski ini bukan variabel tunggal). Padahal belum ada kebijakan kenaikan BBM secara formal. Padahal jika tidak ada gejolak rupiah, dan rupiah stabil pada level 9.300-9.600, selisih harga ICP 4 US$/barel masih bisa diantisipasi dengan menaikkan asumsi ICP pada level 108 US$ per barel pada apbn p 2013 (masih mampu). Sebagai negara kategori emerging market Indonesia masih rentan sekali (sensitif) bagi pemodal atas kebijakan-kebijakan yang tidak pasti, serta memiliki dampak luas ke masyarakat dan investasi. Keadaan ini diperparah dengan spekulan-spekulan di pasar valas, yang mencari untuk sesaat, sehingga para investor merasa lebih aman menaruh modalnya dalam bentuk US$. Dampaknya juga dirasakan pada sektor riil. Harga-harga kebutuhan pokok masyarakat merangkat naik. Survei saya dibeberapa pasar tradisional, beberapa kebutuhan pokok merangkak naik antara 10 – 30 persen, padahal belum ada BLSM dan kenaikkan BBM, dan sebulan lagi menghadapi Puasa Ramadhan, lalu Hari Raya Idhul Fitri. Kesemua momentum itu akan menyumbang kenaikkan harga harga kebutuhan pokok rakyat.

Ketiga: Postur APBN maupun APBN P 2013 dan bahkan APBN pada tahun tahun sebelumnya masih bertumpu pada hutang. Pada APBN P 2013 ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar bunga hutang sebesar Rp. 112 triliun, atau 7,5% dari APBN P 2013. Sementara pembayaran bunga hutang APBN pada tahun sebelumnya Rp. 100 triliun. Kita tidak ingin negara kita masuk pada debt trap. Sekedar informasi mengenai outstanding utang pemerintah, pada tahun 2012, tercatat; Rp. 624 triliun pinjaman pada lembaga lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, dll. Dan Rp. 1.314 triliun melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Besarnya beban hutang pemerintah, justru akan mewariskan beban pada generasi/ anak cucu kita. Perlu orientasi baru untuk pembiayaan APBN ini, karena rasio utang kita terhadap PDB turun, tidak ada jaminan ini akan memberi kontribusi positif bagi kedaulatan pembiayaan negara.

Keempat: Pada APBN P 2013 yang disahkan DPR senin lalu, ada alokasi kewajiban penyetoran modal negara ke lambaga lembaga keuangan internasional. Sebagai penanam saham dan anggota lembaga keuangan tersebut, maka Pemerintah Indonesia harus menyetorkan modal sebesar Rp. 594 miliar, meningkat 17% dari rencana di APBN 2013. Mestinya, ditengah defisit APBN P yang terus mendekati 3 persen, dan adanya kewajiban subsidi diberbagai lini strategis masyarakat ditengah penerimaan negara yang berkurang, pemerintah seharusnya bisa menghitung ulang partisipasinya pada penanaman modal negara di berbagai lembaga keuangan internasional. Memang, disisi yang lain, ketika kita menaruh investasi modal yang kian besar dilembaga keuangan internasional ini, kita diuntungkan untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar. Pertanyaannya, apakah kita akan menumpuk utang terus dalam pembiayaan APBN?

Jalan Keluar Atas Subsidi BBM
Saya berpendapat, BBM bersubsidi tak perlu dinaikkan. Masih ada banyak jalan menuju keselamatan rakyat bawah, dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Jika merujuk pada kebutuhan konsumsi BBM bersubsidi pada APBN 2013 mencapai 46 juta kiloliter. Namun pada APBN P 2013 naik menjadi 48 juta kilo liter. Dari komposisi ini, 53% pengguna BBM bersubdisi adalah mobil pribadi, sisanya motor, dan kendaraan umum.

Dari peta diatas sangat jelas, 53% pengguna BBM bersubsidi adalah orang orang kaya atau yang memiliki daya beli paling tinggi diantara rata rata masyarakat Indonesia. Jawaban atas krisis finansial dalam APBN P 2013 dalam sektor BBM bersubsidi bisa diatasi dengan melarang mobil pribadi mengonsumsi BBM bersubsidi. Perlu dibuat aturan yang tegas untuk menjalankan misi ini. Bahkan kalau perlu pengerahan aparat keamanan dari berbagai sektor untuk menyukseskannya.

Dengan menjalankan kebijakan ini, jika asumsi konsumsi BBM bersubsidi adalah 48 juta kilo liter, maka kita bisa menghemat menjadi 22,6 juta kilo liter. Sehingga, pembiayaan untuk beli BBM sebesar 25,4 juta kiloliter dapat dialokasikan ke sektor lainnya, seperti proyek-proyek padat karya di desa-desa yang akan menyerap angka tenaga kerja. Sesuai data BPS, tenaga kerja kita yang menganggur Per Februari 2013 mencapai tujuh juta jiwa, yang kebanyakan ada di pedesaan. Dengan proyek pada karya di desa desa, akan menyerap lapangan kerja di desa, sehingga mereka yang selama ini tidak berpenghasilan karena menganggur, dapat berpenghasilan. Tidak dengan jalan memberi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat yang sangat tidak mendidik, serta rentan menimbulkan kecemburan dan korupsi bagi pelaksananya. intinya, subsidi dapat diperbesar pada sektor sektor sebagai basis pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, perumahan, pertanian, dll

Dengan membuat aturan pelarangan kendaraan roda empat (mobil pribadi) untuk menggunakan BBM bersubsidi, maka kita menerapkan keadilan distributif, yang merupakan cerminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedepan, persoalan seperti ini menjadi pelajaran yang sangat berarti, agar jangan terus terulang ulang. Negara harus memiliki kemauan “politik negara” untuk menjalankan kebijakan kedaulatan energi. Cetak biru pembangunan kedaulatan energi melalui revisi UU di sektor energi dan UU yang mendukungnya (moneter) sesegera mungkin harus dibuat oleh negara (pemerintah dan DPR). Karena untuk membuat dan menjalankan kebijakan seperti ini bukan urusan semudah membalik tangan, diperlukan effort yang besar, dan kesatuan front bagi segenap elemen bangsa.

Paring Waluyo Utomo
Pemerhati Masalah Sosial Ekonomi.
Kontak; paring.waluyo@gmail.com

Depan | RSS 2.0 | Kategori: artikel | Trackback | 0 Comments

Leave a Reply