Berjuang untuk kelestarian: Refleksi Peringatan Hari Tata Ruang

8 - Nov - 2013 | author1

Penataan ruang menjadi konsekuensi logis dari kehidupan sebuah negara demokratis. Dimana dalam sebuah wilayah diatur peruntukan ruang dan sumber daya dengan berbagai kepentingan. Secara konseptual, demokratisasi tata ruang merupakan bagian dari usaha untuk menyusun konsensus alokasi tata ruang bagi terciptanya masyarakat yang adil dengan kondisi lingkungan yang tertata dan berkelanjutan. Lalu bagaimana kondisi penataan ruang di Idonesia saat ini?

Undang-undang no 26 tahun 2007 merupakan dasar yuridis penetapan tata ruang di Indonesia saat ini. Dalam regulasi ini diatur bagaimana penataan ruang harus dijalankan dengan memuat asas-asas peruntukan yang adil dan berkelanjutan serta ramah lingkungan.  Berbeda dengan Undang-undang No 24 tahun 1992, dalam Undang-undang penataan ruang yang baru ini secara detil disebutkan klasifikasi tindakan yang mendukung atau melanggar konsep penataan ruang yang diundangkan oleh negara. Misalnya syarat tiga puluh persen ruang terbuka hijau di setiap Pemda Tingkat II/Kotamadya sebagai bagian untuk menyeimbangkan ekosistem wilayah tersebut (Pasal 29).

Khusus mengenai penataan ruang di tingkat Kabupaten/Kotamadya, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penataan ruang adalah perlunya kajian ilmiah mengenai implikasi penataan ruang dan perhatian pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kajian ilmiah memberikan batasan keilmuan tentang visi penataan ruang yanga akan dikembangkan beserta alternatif penanganan dampak yang akan ditimbulkan. Sedangkan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan melihat sejauh mana kondisi lingkungan mampu menyesuaikan dengan konsep penataan ruang yang akan dikembangkan.

Dua prinsip inilah yang tidak begitu diperhatikan dalam penyusunan Perda RTRW Kabupaten Pati. Misalnya penetapan Perda RTRW Pati 2010-2030 diduga tidak melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang seharusnya menjadi prasyarat penetapan Perda Tata Ruang. Hasilnya, tiga kecamatan di wilayah Pati Selatan yang sebelumnya merupakan kawasan pertanian dan pariwisata diubah menjadi kawasan industri dan pertambangan. Padahal wilayah yang masuk dalam kawasan Pegunungan Kendeng Utara ini selama ini dikenal sebagai wilayah pertanian terluas di Kabupaten Pati. Tidak taatnya pemerintah pada prinsip-prinsip penataan ruang akan semakin menempatkan masyarakat pada kondisi dengan resiko bencana yang lebih besar  karena tidak sesuainya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang menjadi syarat mutlak terwujudnya penataan ruang yang demokratis. Prinsip penataan ruang yang diatur dalam pasal 65 UU No 24 tahun 2007 mencakup tiga hal, yaitu partisipasi dalam penyusunan tata ruang, partisipasi dalam pemanfaatan tata ruang, dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Namun prinsip partisipasi ini lebih sering hanya dijadikan kelengkapan administratif semata. Padahal jika masyarakat terlibat aktif dalam penataan ruang maka cita-cita Penataan Ruang yang lebih adil dan berkelanjutan akan terwujud.

Salam Kendeng!

Depan | RSS 2.0 | Kategori: artikel | Trackback | 2 Comments

2 Responses to “Berjuang untuk kelestarian: Refleksi Peringatan Hari Tata Ruang”

  1. Husaini says:

    note:
    1. Perda RTRW Pati itu Perda No. 05 Tahun 2011: Rencana Tataruang Pati 2010-2030.
    2. Dalam Perda RTRW sebelumnya, tidak ada klausul bahwa Kawasan Pegunungan Kendeng Utara di Pati masuk dalam Kawasan pertanian dan Pariwisata. Saya sudah beberapa kali mengingatkan kawan-kawan yang selalu menggunakan acuan dalil ini. Silahkan di cek di dokumen Perda RTRW sebelumnya.
    3. Perda RTRW Pati yang baru itu telah dilengkapi dengan KLHS. pihak Bappeda Pati menamainya qiuck KLHS alias KLHS cepat yang merupakan instruksi dari kementerian: bagi Pemda yang Perda RTRW-nya sudah disusun. KLHS ini jauh dari proses partisipasi masyarakat dan bahkan kalau menurut saya jauh dari proses akademis juga. Artinya mung sekedar dibuat untuk memenuhi tuntutan. Saya punya dokumennya.
    4. Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang juga sudah ditur dalam PP 68/2010 tentang peranserta masyarakat. Tapi bagaimana realisasinya juga masih tidak jelas.
    5. Terima kasih

  2. idsubterra says:

    mohon ijin share ya

Leave a Reply