Usaha Budidaya Tergusur Tambang

27 - Nov - 2013 | adplus

BATAM, KOMPAS — Kepulauan Riau belum memanfaatkan potensi budidaya perikanan laut karena ketiadaan zonasi untuk keperluan itu. Laut lebih diprioritaskan untuk transportasi dan pertambangan. Akibatnya, Kepulauan Riau gagal mendapatkan triliunan rupiah.

Wakil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau Syamsul Akbar mengatakan, pemanfaatan untuk tambang dan transportasi lebih diutamakan. ”Sudah bikin keramba, tahu-tahu bisa tergusur kalau di sekitar wilayah itu diketahui ada bauksit,” ujarnya, Senin (25/11), di Batam.

Gangguan oleh bauksit bisa berupa penambangan, pengangkutan, dan pembuangan limbah sisa penambangan. Gangguan mungkin terjadi karena belum ada penetapan wilayah khusus untuk budidaya perikanan laut.

Padahal, sudah ada kajian yang menunjukkan 455.759 hektar laut Kepri berpotensi menjadi wilayah budidaya perikanan laut. Wilayah itu terletak di area hingga 12 mil laut. ”Wilayah potensial di luar untuk pembudidayaan pesisir lazimnya di bawah 1 mil laut,” ujarnya.

Ketiadaan zonasi membuat laut belum termanfaatkan. Padahal, luas wilayah potensial kurang dari 1 persen dari seluruh laut Kepri yang 417 juta hektar. ”Kalau 30 persen saja dimanfaatkan, ada pemasukan Rp 150 triliun per tahun,” ujarnya.

Hal itu dengan asumsi setiap kantong keramba menghasilkan 500 kilogram ikan per tahun dan setiap hektar laut bisa menampung 100 kantong keramba. Jika seluruh wilayah potensial untuk keramba dimanfaatkan, akan dihasilkan 22,7 juta ton ikan per tahun. ”Pendapatan dan tenaga kerja yang terserap besar sekali. Tiga juta tenaga kerja atau dua kali penduduk Kepri sekarang tidak cukup,” ujarnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan DKP Kepri Eddiwan mengatakan, produksi perikanan budidaya laut Kepri masih rendah, yakni di bawah 5.000 ton per tahun. Sementara perikanan tangkap mencapai 217.094 ton per tahun.

Padahal, laut merupakan kekayaan utama Kepri. Sebab, 98 persen atau 417 juta hektar wilayah Kepri terdiri atas laut. Wilayah itu termasuk 379 juta hektar di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna.
Jawa Tengah

Sementara itu, di Jawa Tengah ambisi untuk membangun pabrik semen berpeluang merusakkan sedikitnya 50 mata air potensial di cekungan air Watuputih dan cekungan Lasem di Kecamatan Gunem dan Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang. Untuk itu, Pemprov Jawa Tengah tidak bisa hanya bertindak sebagai supervisi, tetapi harus tegas untuk merevisi Peraturan Daerah Provinsi Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009-2029.

”Saat ini masih terjadi pro dan kontra soal status kawasan karst di Gunem dan Sale, apakah termasuk kawasan lindung geologi atau bukan. Ketika pro dan kontra belum terselesaikan, mengapa mendadak investor yang akan membangun pabrik semen sudah mengantongi izin tukar lahan kawasan hutan yang menuju lokasi pertambangan karst,” ujar aktivis Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Rembang, Jumadi, Senin, di Semarang.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Jawa Tengah Teguh Dwi Prasetyo menyatakan, proses izin usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Jika pertambangan itu mencakup kawasan pegunungan lintas dua daerah, baru Pemprov turun tangan. (RAZ/WHO)
Sumber berita: Kompas 26 November 2003 hlm. 22
Foto: http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4824993241499907&pid=1.7

Depan | RSS 2.0 | Kategori: Kliping Media | Tags: , , , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply