Pers release aksi JM-PPK Rembang 19 Februari 2014

19 - Feb - 2014 | adplus

JARINGAN MASYARAKAT PEDULI PEGUNUNGAN KENDENG
PAGUYUBAN KATENTREMAN – LASKAR WATUPUTIH – BARISAN MAHASISWA REMBANG
HENTIKAN SELURUH PROSES YANG BERKAITAN DENGAN RENCANA PENDIRIAN PABRIK SEMEN DI REMBANG

Bissmillahirrahmanirrohim……
Allahu Akbar..!!! Salam Kendeng.. Lestari….!!!

Rencana Pendirian dan penambangan pabrik semen di Rembang terus berjalan, PT. Semen Indonesia masih terus menjalankan prosesnya, begitu juga dengan PT.SIR, dan PT. GMM serta menyusul Bosowa, meskipun sudah ada penolakan keras dari warga sekitar dan aktivis lingkungan. Rencana pendirian pabrik semen tersebut didukung oleh pemerintah Kabupaten Rembang.
Paguyuban Katentreman, Laskar Watuputih dan Barisan Mahasiswa Rembang yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng ingin mempertahankan kelestarian lingkungan, telah datang secara langsung menagih janji komitmen DPRD Rembang yang menjanjikan akan serius menindaklanjuti permasalahan ini dan Pemerintah Kabupaten Rembang yang berjanji akan memberikan sosialisasi terbuka kepada warga sekitar.
Berikut alasan penolakan kami atas rencana penambangan dan pendirian pabrik semen di Rembang:
- Bukti-bukti lapangan semakin menguatkan bahwa Kawasan karst Watuputih harus dilindungi. Temuan-temuan ratusan mata air , gua dan sungai bawah tanah yang masih mengalir dan mempunyai debit bagus. Proses produksi semen akan berpotensi merusak sumber daya air yang berperan sangat penting bagi kehidupan warga sekitar dan juga warga Rembang dan Lasem yang menggunakan jasa PDAM (PDAM mengambil mata air yang bersumber dari gunung watuputih).
- Penggunaan lahan hutan perhutani telah mengingkari moratorium hutan oleh presiden RI
- Kebutuhan lahan yang sangat luas oleh perusahaan-perusahaan semen akan berdampak pada hilangnya lahan pertanian, petani dan buruh tani akan kehilangan lapangan pekerjaan. Selain itu juga akan berdampak pada berkurangnya produktivitas di sektor pertanian pada wilayah sekitar dikarenakan dampak buruk yang akan timbul : matinya sumber mataair, polusi debu, tidak seimbangnya ekosistem alam. Pada ujungnya akan memengaruhi ketahanan pangan daerah maupun nasional.
- Tidak transparan dan ketidakadilan yang terjadi di lapangan saat ini telah mengakibatkan terjadinya perampasan hak rakyat atas informasi terkait dengan rencana pembangunan pabrik semen, proses penyusunan amdal yang tidak transparan, kebohongan publik dengan mengeneralisir bahwa seluruh masyarakat setuju dengan pembangunan pabrik semen dan tidak adanya pelibatan partisipasi masyarakat yang menolak rencana pembangunan ini.

Kegelisahan warga semakin memuncak melihat aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan pabrik semen masih saja dilanjutkan (PT. Semen Indonesia Tbk). Ditambah antrian panjang investor pabrik semen yang akan mendirikan pabriknya dan menambang di Rembang. Janji DPRD Rembang akan membentuk Pansus guna menyelesaikan permasalahan pabrik semen sampai kini sama sekali TIDAK ADA REALISASINYA. Pemerintah Kabupaten Rembang masih tetap bergeming dan sama sekali tidak mendengarkan suara masyarakat.
Untuk itu kami yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng DENGAN TEGAS MENYATAKAN MENOLAK PENDIRIAN DAN PENAMBANGAN PABRIK SEMEN DI REMBANG DAN HENTIKAN SELURUH PROSES YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN PABRIK SEMEN, meminta kepada Bupati Rembang agar mencabut dukungan dan persetujuannya terhadap rencana pembangunan pabrik-pabrik semen tersebut, serta meninjau ulang dan konsisten terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW pasal 63 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 pasal 19 tentang RTRW Kabupaten Rembang, bahwa CEKUNGAN WATUPUTIH adalah merupakan Kawasan Imbuhan Air dan Kawasan Lindung Geologi. Meminta kepada PERHUTANI supaya tetap menjaga komitmen dalam pelestarian hutan. MENDESAK Kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar meninjau ulang rencana pembangunan ini dan konsisten pada misinya seperti yang dikampanyekan pada saat pemilihan : 1. Membangun Jawa Tengah berbasis ekonomi rakyat dan kedaulatan pangan, 2. Memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Depan | RSS 2.0 | Kategori: artikel | Tags: , , , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply