Eksploitasi Lahan: Darurat Daya Dukung Jawa

5 - Mar - 2014 | KOMPAS

BESARNYA jumlah penduduk membuat daya dukung lingkungan Pulau Jawa sangat rendah. Hasilnya, berbagai bencana antropogenik menghantam Jawa silih berganti sepanjang tahun dan terus berulang. Alih-alih meningkatkan kembali daya dukung Jawa, pemerintah dengan berbagai kebijakan justru makin mengeksploitasi Jawa habis-habisan.
Luas Pulau Jawa hanya 6,77 persen dari total luas daratan Indonesia. Namun, Jawa dengan luas sekitar 13 juta hektar harus menampung hampir 60 persen penduduk Indonesia pada 2010.

Populasi yang besar membutuhkan sumber daya yang besar pula untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduknya. Upaya memenuhi berbagai kebutuhan tersebut membuat benteng terakhir lingkungan di Jawa terus tergusur. Daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan karst yang menjadi sumber air kian tergerus.

Direktur Pengelolaan DAS Kementerian Kehutanan Eka W Soegiri, Senin (3/3), di Jakarta, mengatakan, persoalan umum DAS-DAS di Jawa sama, yaitu alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, perkebunan, dan industri. Persoalan sosial dan ekonomi makin menekan kondisi lingkungan.

Dari 1.208 DAS beserta sub-DAS-nya di Jawa, pemerintah memprioritaskan pembenahan 28 DAS utama yang terbentang dari Banten hingga Jawa Timur. DAS utama adalah sungai-sungai besar yang memberi pengaruh besar terhadap wilayah dan masyarakat, seperti Ciliwung, Citarum, Bengawan Solo, dan Brantas.

Alih fungsi lahan di DAS membuat saat hujan turun, air yang jatuh tak dapat diserap tanah. Air langsung mengalir menjadi air permukaan yang memenuhi selokan dan sungai sehingga menimbulkan banjir. Sedikitnya akar tanaman membuat tanah mudah terbawa air sehingga terjadi erosi yang memicu pendangkalan sungai dan memperparah dampak banjir.

Kerusakan DAS di Jawa memicu banjir parah hampir di sepanjang pantai utara Jawa pada pertengahan Januari hingga awal Februari lalu. Padahal, pantai utara Jawa merupakan urat nadi ekonomi nasional. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkirakan, kerugian akibat banjir mencapai triliunan rupiah.

Hutan
Guru Besar Manajemen Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Hariadi Kartodihardjo mengatakan, luas hutan alam di Jawa mulai berkurang sejak pertengahan tahun 1800-an. Sebelum itu, hutan alam Jawa masih 10 juta hektar atau 77 persen dari luas Jawa.

Selain pertambahan penduduk, pada masa itu pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel ) dan membangun infrastruktur pendukung. Sejak masa inilah muncul perkebunan di Jawa.

Penurunan hutan terus terjadi. Pada 2005, luas hutan alam hanya tinggal 0,35 juta hektar alias 2,8 persen wilayah Jawa. Jika semua jenis hutan, seperti hutan rawa, hutan lahan kering, dan hutan tanaman, turut dikalkulasi, luas hutan di Jawa sebesar 18,7 persen luas Jawa.

Kini, lebih dari 9 juta hektar lahan di Jawa digunakan untuk permukiman dan pertanian. ”Lingkungan di Jawa sudah dalam kondisi darurat,” ujar Hariadi.

Berubahnya fungsi hutan mengurangi simpanan air di daerah karst. Padahal, karst adalah salah satu penyimpan cadangan air yang besar selain DAS. Cadangan air ini yang menopang kebutuhan air masyarakat yang tinggal di pegunungan kapur. Di Jawa, kawasan karst terbentang di selatan Jawa dan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian utara.

”Debit mata air di karst makin kecil seiring mengecilnya daerah tangkapan air,” kata pakar karst dari Universitas Gadjah Mada, Eko Haryono.

Peraturan daerah
Meski tekanan penduduk tinggi dan kualitas lingkungan buruk, eksploitasi besar-besaran sumber daya alam di Jawa justru gencar dilakukan. Menurut Hariadi, banyak peraturan daerah yang diterbitkan pemerintah justru makin mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, mulai dari pengambilan air tanah, pengelolaan hutan, penambangan, pemanfaatan mata air untuk industri air kemasan, hingga pemanfaatan pantai untuk pariwisata.

”Kebijakan pemerintah daerah belum sensitif terhadap lingkungan,” katanya. Akibatnya, kerusakan lingkungan di sejumlah daerah makin parah.

Guru Besar Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB Akhmad Fauzi mengatakan, orientasi pembangunan pemerintah masih bersifat jangka pendek, menyesuaikan dengan sistem politiknya. Akibatnya, investasi jangka panjang terhadap infrastruktur lingkungan menjadi sangat terbatas.

Kondisi itu diperparah dengan langkah menjadikan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai ukuran keberhasilan kinerja pemerintah. Akibatnya, segala upaya dilakukan demi mengejar PAD, termasuk merusak alam dan mengorbankan masyarakat. ”Bencana adalah utang kita kepada alam,” ujar Fauzi.

Investasi dan belanja alam belum dianggap sebagai hal penting karena hasilnya tidak nyata. Padahal, dampak dari investasi terhadap alam memberi manfaat besar terhadap semua sektor pembangunan, mulai dari meningkatnya kesejahteraan warga hingga berkurangnya risiko bencana.

Koordinasi antardaerah juga menjadi persoalan. Padahal, penanganan berbagai bencana hidrometeorologis membutuhkan kerja sama antardaerah.

Fauzi mengusulkan, mekanisme imbal jasa lingkungan perlu dikembangkan antara daerah hilir dan hulu DAS. Imbal jasa akan membuat daerah hulu mau menjaga wilayahnya karena ada nilai ekonomi yang mereka peroleh. Sistem ini mendorong pemerintah di daerah hilir turut berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan di hulu, yang hasilnya akan mereka nikmati juga.

Masalahnya, mekanisme imbal jasa lingkungan ini berbenturan dengan peraturan yang ada. Sistem fiskal Indonesia hanya mengenal pajak dan retribusi sebagai penerimaan dalam anggaran daerah.

”Inisiatif daerah untuk menerapkan imbal jasa lingkungan sudah ada, tapi terbentur aturan,” ucap Fauzi.

Penulis: M Zaid Wahyudi dan Ichwan Susanto
Sumber berita dan foto: http://print.kompas.com/2014/03/05/Darurat-Daya-Dukung-Jawa

Depan | RSS 2.0 | Kategori: berita,Kliping Media | Tags: , , , , , , Trackback | 1 Comment

One Response to “Eksploitasi Lahan: Darurat Daya Dukung Jawa”

  1. [...] 5 Maret 2014. Atau bisa diakses dihttp://omahkendeng.org/2014-03/2043/eksploitasi-lahan-darurat-daya-dukung-jawa/ dan [...]

Leave a Reply