Hutan Belum Menyejahterakan

12 - May - 2014 | adplus

SEBANYAK 97 persen izin kehutanan dikuasai korporasi. Hanya 3 persen luasan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Di tengah ketimpangan penguasaan lahan itu, pengelolaan hutan masih cenderung eksploitatif, belum memanfaatkan penguasaan teknologi yang memberi nilai tambah hasil hutan tanpa mengorbankan keberlanjutannya.
Buruknya tata batas, pengukuhan hutan, dan sistem birokrasi dalam perizinan membuat perusahaan dan masyarakat berhadap-hadapan di lapangan. Tak mengherankan, lalu bermunculan konflik di antara kedua pihak yang sama-sama berdalih membutuhkan ruang untuk hidup.

Catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan, sepanjang tahun 2013 terdapat 369 konflik agraria dengan luasan lahan mencapai 1.281.660.09 hektar (ha) dan melibatkan 139.874 keluarga. Konflik perkebunan menempati peringkat teratas, disusul infrastruktur, pertambangan, kehutanan, pesisir pantai, dan lain-lain.

Dari sisi luasan, konflik tertinggi berada di sektor kehutanan seluas 545.258 ha, disusul perkebunan 527.939 ha dan pertambangan 197.365 ha. Namun, perlu diingat, area perkebunan itu merupakan hasil konversi hutan dan area pertambangan merupakan hasil pinjam pakai kawasan hutan.

Adapun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menangani 140 konflik masyarakat adat yang berupaya mempertahankan lahan dari pemerintah dan korporasi. Masyarakat tak hanya terusir dari sisi lahan garapan atau hutan adatnya, namun juga kampungnya dibongkar, tergusur oleh konsesi.

Meski beberapa tahun terakhir Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berupaya ”membagi” kawasan hutannya kepada masyarakat, langkah itu tak berjalan mulus. Dari target 2,5 juta ha untuk hutan desa dan hutan kemasyarakatan sepanjang 2010-2014, kini baru tercapai sekitar 500.000 ha.

Kemenhut berdalih kelambanan itu karena sistem kehati-hatian dalam memberi penetapan area kerja. Jangan sampai penetapan area kerja yang kemudian diberi izin oleh bupati/gubernur itu malah dimanfaatkan untuk melegalkan perambahan.

Di sisi lain, evaluasi tim kerja Kemenhut menunjukkan, proses pemberian izin bagi pengelolaan hutan berbasis masyarakat itu melewati 29 meja dan 4 eselon I serta memakan waktu 180 hari hingga tiga tahun. ”Ini terlalu berliku-liku dan perlu disederhanakan jika memang ada komitmen meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan,” kata Hasbi Berliani dari Yayasan Kemitraan.

Komitmen itu sebenarnya diperlukan mengingat fakta di lapangan menunjukkan, kehadiran pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HK) sangat berdampak positif. Program Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara untuk wilayah NTT menunjukkan, HK di Flores Timur berdampak ekonomi. Sebanyak 270 warga setempat memperoleh pendapatan Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per bulan dari pengelolaan hutan dengan menanam kopi, kemiri, dan kakao. Sebelumnya, mereka miskin akibat konflik sosial antarsuku.

Contoh lain, hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Sumberjaya, Lampung Barat, menunjukkan, pengelolaan HK mengurangi kemiskinan hingga 60 persen. Itu diperoleh dari panen kopi yang ditanam warga di area hutan.

Fakta lapangan
Pada mekanisme hutan kemasyarakatan itu, setiap rumah tangga dalam wadah koperasi atau badan hukum lain bisa mengelola 1,5 ha. Hasilnya, pendapatan masyarakat meningkat dari sekitar Rp 600.000 per bulan menjadi Rp 2 juta per bulan. ”Peningkatan pendapatan ini lebih tinggi dibandingkan program-program pemerintah lain,” kata peneliti Gutomo Bayu Aji yang melakukan kajian ini.

Fakta keuntungan yang dirasakan langsung masyarakat itu sepertinya tak menggugah pemerintah untuk memberi porsi lebih luas bagi hutan kemasyarakatan. Padahal, jika diterapkan, hal itu bisa menjadi solusi pengurangan kemiskinan di 30.000 desa di sekitar hutan (sepertiga desa di Indonesia).

Hal itu bisa dilihat dari Rencana Kehutanan Nasional 2011-2030 yang mengalokasikan kawasan hutan untuk korporasi 43,62 juta ha (39 persen kawasan hutan atau 76 persen dari hutan produksi). Adapun alokasi untuk rakyat hanya 5,57 juta ha (5 persen kawasan hutan atau 6 persen dari kawasan hutan lindung dan produksi).

Hasbi Berliani menyebutkan, dari 112 juta ha luas hutan di Indonesia, 35,4 juta ha dalam kondisi kritis atau terdegradasi. Hutan itu bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar, bukan hanya untuk skema investasi skala besar.

Faktor kepala daerah
Di luar alokasi yang sangat minim itu, permasalahan lain memperluas pengelolaan hutan berbasis kemasyarakat adalah komitmen kepala daerah. Pihak Kemenhut mengklaim telah banyak memberi penetapan area kerja (PAK) dari usulan daerah. ”Sekarang tersisa sangat sedikit usulan dari daerah,” kata Nini Irawati, Kepala Subdirektorat Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Kemenhut.

Demi mendapat hak kelola hutan itu, masyarakat membentuk koperasi atau badan hukum dan mengusulkan kepada bupati/wali kota/gubernur. Lalu, kepala daerah merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan untuk menerbitkan PAK.

Atas dasar PAK tersebut, kepala daerah menerbitkan izin hutan kemasyarakatan atau hutan desa. ”Kepala daerah lebih tertarik memberikan izin kepada perusahaan tambang atau sawit untuk mengelola kawasan hutan. Selain menguntungkan sesaat, juga ada celah korupsi. Sementara izin untuk masyarakat tidak ada uangnya,” kata Yosep Arihadi, Koordinator
The Center for People and Forests di Indonesia.

Sudah saatnya Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat bisa dilaksanakan secara nyata. Pada saat masyarakat diberi ruang pengelolaan lahan, dengan pendampingan tepat, mereka pun memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sesungguhnya apa yang tergambar itu barulah persoalan memanfaatkan sumber daya hutan dari sisi fisik. Itu semua belum mempertimbangkan potensi hayati hutan yang melalui sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menghasilkan obat-obatan, kosmetik, hingga pangan olahan, yang secara global disebut dengan bioekonomi. Dunia sedang mengarah ke sana.

Sumber berita: Kompas, Senin, 14 Mei 2014, hlm. 14.
Penulis: Ichwan Susanto
Sumber foto: www.bitrebels.com

Depan | RSS 2.0 | Kategori: Kliping Media | Tags: , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply