KAWASAN KARST: Amdal Akui Izin tambang di Zona Lingkungan

17 - Jul - 2014 | adplus

JAKARTA, KOMPAS — Lokasi penambangan
bahan semen di Rembang dipastikan
terletak di area imbuhan air tanah yang
digolongkan sebagai kawasan lindung
geologi. Hal itu seharusnya bisa menjadi
alasan bagi Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah untuk menghentikan pembangunan
pabrik dan penambangan.
Menurut geolog dari Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta,
Eko Teguh Paripurno, Rabu (16/7), di
Jakarta, pengakuan tentang lokasi tambang
di zona lindung Cekungan Air Tanah (CAT)
Watuputih itu tertera dalam analisis
mengenai dampak lingkungan (amdal)
pembangunan pabrik semen oleh PT Semen
Gresik (kini PT Semen Indonesia) pada
2012.
”Anehnya, kesimpulan mereka menyatakan,
area itu boleh ditambang. Jadi, ada
ketidakkonsistenan dalam amdal mereka,”
kata Eko. Di halaman II-10 dokumen amdal
itu disebutkan, ”Kawasan izin usaha
penambangan adalah kawasan imbuhan
atau resapan air tanah, tempat masuknya
air saat terjadi hujan menuju akuifer yang
keluar dalam bentuk mata air.”
Peta Zona Konservasi Air Tanah yang
dibuat Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Jawa Tengah menyebutkan,
lebih dari 90 persen total luas daerah CAT
Watuputih adalah zona perlindungan air
tanah karena termasuk daerah imbuhan.
Sisanya adalah zona pemanfaatan air
tanah.
Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jateng
No 6/2010 Pasal 63 dan Perda Kabupaten
Rembang No 14/2011 Pasal 19, kawasan
lindung adalah wilayah dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan
hidup. Hal itu mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.
Kewajiban melindungi CAT Watuputih juga
disampaikan Kepala Badan Geologi Surono
dalam suratnya kepada Gubernur Jateng
Ganjar Pranowo. Surono menyebut, lokasi
tambang ada di CAT Watuputih sesuai
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011.
Menurut Peraturan Pemerintah No 43/2008
tentang Air Tanah, daerah imbuhan air
tanah tak boleh ada penambangan.
Namun, Sekretaris Daerah Kabupaten
Rembang Hamzah Fatoni, pekan lalu,
mengatakan, lokasi pembangunan ada di
daerah budidaya. ”PT Semen Indonesia
awalnya mengajukan izin 1.500 hektar.
Setelah di-overlay dengan peta RTRW
(rencana tata ruang wilayah), kami izinkan
800 ha, dan itu tak menabrak zona imbuhan
air,” kata dia.
Menurut Eko Teguh, RTRW Rembang
seharusnya tak bertentangan dengan peta
geologi yang diterbitkan Dinas ESDM Jateng
ataupun peta CAT yang dikuatkan keppres.
”Ini aneh, secara geologi kondisinya sama,
lalu diblok dalam zona berbeda di RTRW.
Batas zonasi mengikuti rencana pabrik.
Harus dipertanyakan RTRW-nya,” kata dia.
Tanggung jawab gubernur
Hendro Sangkoyo dari School of Democratic
Economics mengatakan, Gubernur Jateng
Ganjar Pranowo harus memeriksa
kejanggalan pengkajian dampak sosial
ekologis rencana investasi. Gubernur Jateng
tak hanya mendorong warga mengajukan
gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara. ”Kepala daerah bukan wasit, apalagi
hakim garis, yang menghadapkan warga
dengan investor,” ujarnya.
Ada tiga hal yang mesti dikerjakan Gubernur
Jateng terkait sengkarut pabrik semen itu.
Pertama, memeriksa daya rusak rencana
pembongkaran Pegunungan Kendeng selama
130 tahun ke depan. Kedua, memahami
protes warga sebagai aksi sosial menolak
rencana perusakan ruang hidup. Ketiga,
menjamin warga tak dikenai kekerasan saat
mempertahankan bentang alam. (AIK)

Sumber berita: Kompas, 17 Juli 2014, hlm.13.

Depan | RSS 2.0 | Kategori: berita | Tags: , , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply