Ayam Mati di Lumbung Padi

21 - Aug - 2014 | Kompas

SUASANA tentrem, adem, jenjem tinggal kenangan dalam ingatan Sukinah (38), dari Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Sejak desa-desa di sekitarnya mulai dimasuki petambang batu gamping bermodal besar, sekitar tahun 1994, suasana perlahan berubah.
Sedikitnya 10 petambang gamping bermodal besar beroperasi di Kecamatan Sale dan Gunem, Rembang Selatan, sebelum PT Semen Indonesia (SI) membangun konstruksi pabrik semen di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu,” tutur Jumadi dari Kota Rembang yang bergabung dengan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK).

Sebagian, menurut berbagai sumber, perusahaan gamping itu memasok kebutuhan industri semen di Jawa Timur.

Meski petambang besar sudah beroperasi hampir 20 tahun, kondisi ekonomi warga tak banyak berubah. Malah, banyak warga kehilangan tanahnya karena ditipu spekulan.

Selain polusi debu dengan berbagai dampaknya, juga terjadi perubahan suasana, khususnya sejak pembangunan konstruksi pabrik semen. Antara lain, ”Antartetangga tidak rukun lagi, saling curiga,” ujar Sukinah, ditemui di tenda masyarakat tolak semen, sekitar 1 kilometer dari lokasi pembangunan konstruksi pabrik semen PT SI, beberapa waktu lalu. Terbelahnya masyarakat dalam kelompok pro dan tolak pabrik semen mengingatkan pada politik pecah-belah pemerintah kolonial.

Situasi itu menciptakan ketegangan dan pernah nyaris memakan korban. Hal itu terjadi ketika pemilik kafe karaoke yang beroperasi di desa itu membawa parang mendatangi rumah Yasir, tokoh kelompok tolak semen, terkait perusakan spanduk pro semen di Desa Timbrangan.

”Saya dituduh pelakunya, padahal saya tidak tahu apa-apa,” ujar Yasir. Peristiwa itu membuat warga menempatkan pemilik karaoke sebagai bagian dari PT SI. Namun, Sekretaris Perusahaan PT SI Agung Wiharto menegaskan, pihaknya tak terhubung dengan itu semua.

Di tengah desa
Masuknya kafe karaoke di tengah desa menyusul maraknya penambangan di desa-desa di lereng Pegunungan Kapur Utara, sebelah selatan Rembang, lima tahun terakhir ini adalah fenomena yang harus dicermati.

Kehadiran kafe yang, menurut Rustam, mengganggu warga desa itu seperti menyongsong masuknya PT SI ke wilayah itu, setelah Semen Gresik—kini Semen Indonesia—melepaskan rencananya membuat pabrik serupa di Sukolilo, Pati.

Sebagai catatan, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan warga pada 2010 dan 2014 sehingga kawasan karst Sukolilo ditetapkan pemerintah sebagai kawasan lindung geologi.

Kemunculan kafe dan karaoke itu fenomena umum, di seluruh wilayah Indonesia, saat proyek-proyek ’pembangunan’ dimulai. Umumnya, pekerja tambang adalah laki-laki dan mayoritas jauh dari keluarga dalam waktu relatif lama.

Setelah pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) I Rembang, di wilayah Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, berakhir tahun 2010, kafe dan rumah remang-remang yang bertebaran di pantai utara Jawa pun mulai berkurang.

”Kafe-kafe itu menjamur sejak pembangunan dimulai, tahun 2007,” tutur Suroso, warga Sluke yang bergabung dengan JMPPK, ”Ketika proyek selesai, kafe dan kedai remang-remang di pinggir jalan memang berkurang, tetapi merebak di kampung-kampung.”

Meski bukan satu-satunya sebab, Suroso melihat, maraknya perselingkuhan dan banyaknya janda baru merupakan dampak situasi itu, selain debu batubara, terutama di Desa Leran, yang letaknya ”sejengkal” dari PLTU.

Meski tak selalu berkait, data menunjukkan infeksi seksual menular, termasuk HIV/AIDS, meningkat di kawasan itu. Pendamping orang dengan HIV/AIDS dari Kelompok Dampingan Sebaya, Rembang, Sri Mulyati, menuturkan, antara tahun 2004 dan 2013 di Rembang terdapat 149 kasus HIV/AIDS, 80 di antaranya meninggal. Kasus terbanyak ditemukan di Sale.

Relawan kesehatan lain menambahkan, infeksi seksual menular di Kabupaten Rembang bertambah 30-35 kasus per tahun mulai tahun 2009. Hingga pertengahan tahun ini sudah 19 kasus. Itu yang terdeteksi.

Bukan solusi
Pakar sosiologi pedesaan dari Universitas Gadjah Mada, Arief Akhyat, mengatakan, wilayah-wilayah yang diincar industri ekstraktif di pantai utara Jawa, dari Pati di Jawa Tengah sampai Bojonegoro di Jawa Timur, merupakan blok kemiskinan dalam arti luas.

”Karena keterbatasan pendidikan, teknologi, dan pengetahuan dari warga desa, mereka tak mampu mengelola sumber daya alam yang luar biasa sehingga tetap miskin. Seperti ayam mati di lumbung padi,” ujar Arief.

Pemodal besar mendapat izin pemerintah daerah untuk mengeruk kekayaan alam setempat atas nama pendapatan asli daerah, tanpa ada analisis risiko. ”Yang rusak bukan hanya lingkungan alam, melainkan juga lingkungan sosial budaya. Peningkatan ekonomi yang dijanjikan oleh eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi.”

Sebagai contoh, provinsi dengan sumber daya alam yang melimpah, yakni Papua dan Papua Barat, berada di urutan pertama tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia (data 2010).

Laporan Human Rights Watch 2001 memaparkan keterkaitan antara kemiskinan, perusakan sumber daya alam, pelanggaran hak-hak asasi manusia dengan konflik antarkomunitas, antarmasyarakat, dan aparat.

Itu sebabnya, saran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, untuk memasukkan kasus Rembang ke pengadilan tata usaha negara, bukanlah solusi. Menurut uraian sejumlah pakar hukum lingkungan, hukum yang positivistik tidak bisa melihat dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

”Kajian dampak sosial budaya dalam mekanisme amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) gagal melihat risiko sosial dan potensi beragam masalah sosial yang ditimbulkan oleh pengembangan industri ekstraktif, pembukaan hutan, dan lain-lain,” ujar scholar-activist, Dr Mia Siscawati, yang kini menjadi Ketua Kajian Gender Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. (MH/HEN/AIK)

Sumber berita: Kompas 21/08/2014 hlm. 14

Depan | RSS 2.0 | Kategori: Kliping Media | Trackback | 0 Comments

Leave a Reply