Konservasi Karst: Survei Ulang Lokasi Tambang Semen

8 - Nov - 2014 | adplus

Sebagian ponor yang ditemukan dalam pemetaan mandiri JM-PPK Rembang berada dalam IUP PT. Semen Indonesia.

Sebagian ponor yang ditemukan dalam pemetaan mandiri JM-PPK Rembang berada dalam IUP PT. Semen Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Penelitian lapangan oleh warga yang didampingi sejumlah akademisi beberapa hari terakhir menemukan lagi sejumlah ponor di Cekungan Air Tanah Watuputih, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Atas temuan ini, PT Semen Indonesia menyatakan siap menyurvei ulang bersama warga dan akademisi.
”Beberapa hari kami menemani warga menyurvei ulang di lokasi yang akan ditambang PT Semen Indonesia. Hasilnya, ditemukan beberapa ponor, dan ini tidak disebut pada dokumen amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) mereka,” kata ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor, Soeryo Adi Wibowo, yang dihubungi dari Jakarta, Jumat (7/11).

Selain itu, ditemukan juga sejumlah mata air dan sumur dengan air sepanjang tahun.

Ponor adalah lubang masuknya aliran air permukaan ke dalam batuan kapur.

Gunretno, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, menyebutkan, setidaknya ditemukan 23 ponor dan satu goa di dalam izin lokasi penambangan.

”Ini di luar lima ponor yang ditemukan bersama tim LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) waktu itu,” katanya.

Temuan ponor sebelumnya juga dilaporkan pada survei bersama KLH dan LIPI. Selain ponor, juga ditemukan goa-goa yang dihuni kelelawar dan adanya sungai bawah tanah (Kompas, 22/10).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia Agung Wiharto mengajak warga dan akademisi yang menyoal amdal PT Semen Indonesia untuk survei bersama guna menghindari kesimpangsiuran informasi.

”Bisa saja ada ponornya, tetapi itu kemungkinan besar di luar izin tambang PT Semen Indonesia. Saya yakin di dalam konsesi tambang tidak ada ponornya, sesuai dokumen amdal yang sudah disetujui. Namun, jika masih ada yang mempermasalahkan amdal kami, mari survei bersama agar tidak saling klaim mana yang benar. Jika warga yang benar, kami siap mengoreksinya,” katanya. Agung menegaskan komitmen perusahaan menjaga lingkungan.

Proses hukum
Terkait sengketa antara amdal dan data lapangan sebelumnya telah dilaporkan warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang kini diproses. Namun, pengajar hukum lingkungan Universitas Tarumanagara, Deni Bram, khawatir pengadilan itu akan cacat hukum.

”Ada informasi, hakim ketua perkara TUN kasus Rembang ini bukan hakim sertifikasi lingkungan. Padahal, sesuai Pasal 21 SK (Surat Keputusan) 134 Mahkamah Agung Tahun 20011, secara eksplisit disebutkan, perkara lingkungan hidup harus dipimpin ketua majelis bersertifikasi lingkungan. Kawal prosesnya,” lanjutnya. (AIK)

Sumber berita: Kompas Cetak 8 November 2014
Foto: Dokumentasi JM-PPK Rembang

Depan | RSS 2.0 | Kategori: Kliping Media | Tags: , , , , , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply