Warga Kendeng Tagih Janji

10 - Mar - 2015 | adplus

Gugatan ke PTUN Masih Berlangsung, Pabrik Berproduksi Tahun 2016
JAKARTA, KOMPAS — Perwakilan masyarakat di Pegunungan Kendeng meminta pemerintah jujur mendengar suara rakyat, termasuk menepati janji mempertemukan ahli pendukung pembangunan pabrik semen dengan ahli penyokong peninjauan ulang. Eksploitasi semen di sana tak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu konflik sosial.
“Kami ke Jakarta karena pemerintah tak mendengar suara masyarakat,” kata Gunretno, tokoh Sedulur Sikep, Pati, Jawa Tengah, di Kantor Redaksi Kompas di Jakarta, Senin (9/3). Turut datang dalam pertemuan itu, Gunarti juga dari Sedulur Sikep, Alip petani Tambakromo, Pati, dan Joko Prianto (33), petani dari Desa Tegal Dowo, Kecamatan Gunem, Rembang, Jateng. Mereka tiba Senin pagi dan pulang sore hari dengan kereta api.

Sebagian warga Pati dan Rembang saat ini berkonflik dengan perusahaan semen yang hendak menambang gamping di Pegunungan Kendeng. Bahkan, di Rembang, PT Semen Indonesia (SI) mulai membangun pabriknya setahun terakhir. Beberapa perusahaan lain mengajukan izin di Rembang, Blora, dan Pati.

Menurut Gunretno, warga menolak karena khawatir penambangan merusak lingkungan, khususnya ketersediaan air. Pemerintah dan pihak semen juga dinilai tak jujur menginformasikan temuan mereka. “Apalagi, kawasan yang akan ditambang di Rembang ditetapkan keppres sebagai CAT (Cekungan Air Tanah) Watu Putih yang seharusnya dilindungi,” tuturnya.

Menurut Joko, sejak pembangunan pabrik, warga penolak tambang tinggal di tenda. “Hampir setahun kami di tenda, pemerintah tutup mata. Bahkan, intimidasi makin keras,” katanya. Secara bergilir, kaum perempuan juga tidur di tenda.

Terkait dengan sengketa, warga mengajukan gugatan amdal ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Saat ini, perkara itu masih disidangkan.

Joko menambahkan, saat berkunjung ke tenda warga di Rembang, sebelum pemilihan presiden lalu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjanjikan mempertemukan warga dan para ahli yang mendukung warga dengan pihak semen, tetapi tidak pernah diwujudkan. “Sampai sekarang tidak ada,” katanya.

Pengabaian, menurut Gunarti, juga terjadi dalam rencana pembangunan pabrik semen di Pati. “Ada 180 hektar lahan dialihkan pemerintah untuk pabrik. Lahan di empat desa, dimiliki 560 orang. Sebagian besar sawah dan ladang,” katanya.

Permasalahannya, warga pemilik tanah tidak diajak bicara sebelum bupati mengeluarkan izin lingkungan. “Gimana kami ke depan? Jumlah warga tambah, tanah petani dipersempit. Harus ada pembicaraan dulu,” katanya.

Sikap perusahaan

Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan PT SI Agung Wiharto mengatakan, secara fisik kemajuan pembangunan pabrik semen di Rembang 20 persen. Pabrik baru siap berproduksi pada 2016 dan penggalian bahan baku paling cepat dilakukan 2017.

“Pembelian peralatan dilakukan 2014 setelah amdal menyatakan tak ada dampak signifikan,” ujarnya. “Lahannya juga baru bisa dibebaskan 50 persen dari target 400-an hektar,” ujarnya.

Mengenai gugatan ke PTUN, lanjutnya, April ada keputusan. “Sekarang masih menghadirkan saksi-saksi dari Walhi dan berbagai pihak,” ujarnya. Soal hasil, PT SI bersikap menunggu.

Dikonfirmasi kian masifnya ancaman kepada warga penolak pabrik, Agung mengatakan, “Pelakunya harus ditangkap. Nanti akan ketahuan siapa mereka. Kami tak mau dikaitkan dengan mereka.” (AIK/MH/GSA)
Sumber berita: Kompas Cetak 10 Maret 2015 hlm. 14
Foto: Dok. JM-PPK

Depan | RSS 2.0 | Kategori: Kliping Media | Tags: , , , , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply