Pers Rilis Sidang Gugatan Warga Pati terhadap Ijin Lingkungan PT. Sahabat Mulia Sakti

8 - Sep - 2015 | adplus

Semarang- Hari ini Selasa, 8 September 2015 warga Pati yang menggugat ijin lingkungan pendirian pabrik dan pertambangan batu kapur yang akan dilakukab oleh PT. SMS menjalani sidang ke-18 dengan agenda keterangan saksi fakta dari pihak tergugat (Pemda Pati) dan tergugat intervensi (PT. SMS).

Bambang Sutikno selalu warga Desa Wukirsari, Kecamatan Tambakrono mengatakan, dalam sidang-sidang sebelumnya beberapa saksi dari dinas Bappeda Kabupaten Pati ketika menjelaskan tentang tata ruang di Pati, tidak mampu menjelaskan perubahan tata ruang dari kawasan pertanian menjadi kawasan untuk pertambahan. Berdasarkan data yang disampaikan saksi Pendapatan Domestrik Bruto (PDB) Kabupeten Pati, 54 persennya didapat dari pertanian. Dan yang 35 persen di sumbang dari daerah Kecamatan Kayen dan Kecamatan Tambakromo.

Disisi lain luasan kawasan pertanian berdasarkan data Badan Pusat Statistik Pati semakin berkurang.

“Artinya, dengan adanya pertambangan tersebut akan membuat lahan pertanian semakin berkurang dan mengancam semakin menurutnya PDB Pati,” kata Bambang.

Ia melanjutkan, dalam hal penolakan pertambangan, di dokumen Amdal sudah jelas bahwa ada 60 persen lebih masyarakat yang menolak hadirnya tambang semen. Hal ini dikarenakan pertambangan semen akan menghilangkan sumber air warga yang berasal dari aliran sungai bawah tanah di Pegunungan Kendeng Utara, Pati. Selain itu, pertambangan akan mengancam hilangnya mata pencaharian masyarakat sebagai petani dan peternak.

“Tawaran kesejahteraan yang dijanjikan pihak pemerintah dan perusahaan belum tentu terwujud, sedangkan sejahtera lewat pertanian sudah jelas terwujud. Ini sudah terbukti dari jaman orang tua kami terdahulu, hingga saat ini,” tambah Bambang.

Sementara itu Zainal Arifin, selaku kuasa hukum warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengatakan, dari awal proses sidang hingga kesaksian fakta didapatkan bahwa banyak data-data terkait goa dan sumber air yang tidak dicantumkan di dokumen Amdal.

“Kami akan meminta majelis hakim untuk melakukan sidang ke lapangan/sidang di ditempat. Melihat langsung lokasi yang akan ditambang. Hakim akan membuktikan langsung di lapangan, selain mendengarkan kesaksian dan bukti-bukti lainnya yang disampaikan di persidangan,” kata Zainal.

Ia melanjutkan, pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming , check on the spot, descente) adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang- undangan kepada majelis hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan.

Ketentuan pemeriksaan setempat ini dapat ditemukan dalam HIR/RBg. Dahulu HIR/RBg memang dipergunakan sebagai hukum acara pidana dan perdata sekaligus. Tetapi sekarang HIR/RBg hanya dipergunakan sebagai hukum acara perdata. Namun setelah berlakunya UU tentang Lingkungan Hidup sejak tahun 1982 yakni UU No.4 Tahun 1982 diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 dan diganti lagi dengan UU No. 32 Tahun 2009 maka istilah onderzoek kembali menjadi relevan.

Dalam kasus lingkungan hidup maka pembuktian di lapangan harua dilakukan. Hakim bisa melakukan verifikasi langsung keberadaan goa, sumber air, lahan pertanian, hutan dan tentu pegunungan karst yang akan dirusak untuk pertambangan.

“Sidang di lapangan/di tempat sangat diperlukan untuk mengetahui secara langsung apa yang ada di lapangan. Dan putusan hakim akan lebih mendekati bilai kebenaran dan keadilan, tambahnya.

Ia menambahkan, penolakan masyarakat terhadap pabrik dan pertambangan semen karena adanya ancaman yakni rusaknya hutan, kawasan gunung kapur kendeng utara, sumber air, sungai bawah tanah, satwa endemik di gunung kendeng dan kehidupan masyarakat yang mayoritas sebagai petani.

Kontak: Bambang Sutikno (JM-PPK): 085290140807
Zainal (LBH Semarang): 085727149369

Depan | RSS 2.0 | Kategori: artikel | Tags: , , , , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply