Press Realease: Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) “Tukar guling lahan yang dipaksakan”

14 - Dec - 2015 | adplus

Sebagaimana telah diketahui publik, bahwa pembangunan pabrik semen milik PT. Semen Indonesia, yang berlokasi di Kecamatan Gunem,Kabupaten Rembang yang hingga saat ini masih menuai penolakan dan protes dari masyarakat (petani) setempat dan sekitarnya. Sebab masyarakat pada awalnya tidak mengetahui rencana pendirian pabrik hingga alat-alat berat masuk di lokasi rencana tapak pabrik semen. Artinya, masyarakat setempat dan sekitar rencana pabrik, tidak pernah dilibatkan secara sungguh-sungguh. Meski demikian, pihak pabrik semen selalu membantah hal tersebut dengan menunjukkan bukti dengan selembar kertas, tanpa didukung fakta lapangan yang sebenarnya. Termasuk data-data yang menjadi dasar pendirian pabrik semen. Pembohongan dan manipulasi data dan fakta berikut dampak (sosial, ekonomi dan ekologi) yang sudah mulai dirasakan seperti, konflik antar antar warga, kerusakan lingkungan dan ancaman krisis air menjadikan masyarakat terus semangat berjuang untuk membuktikan ketidakjujuran pabrik semen melalui jalur apapun. Walaupun pabrik semen selalu merasa kuat berlindung di balik argumen dan dasar hukum legal formal, masyarakat tidak akan berhenti untuk mendapatkan haknya dalam memperjuangkan keadilan. Sebab warga petani di sekitar pabrik seman jelas yang paling dirugikan dan selalu menjadi korban dari dampak buruk berdirinya pabrik semen.
Pelanggaran kuat yang dilakukan pabrik semen terutama pada Perda tata ruang wilayah kabupaten rembang nomor 14 tahun 2011 dan Kepres nomor 26 tahun 2011 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi dan menjelaskan bahwa kawasan lindung geologi tidak untuk pertambangan.
Agar proses pembangunan pabrik semen berjalan lancar, PT. Semen Indonesia mencari lahan pengganti atau tukar guling. Namun dalam proses ini pihak pabrik semen juga melakukan pelanggaran. Menurut Permen Kehutanan Republik Indonesia nomor: P.32/Menhut –II /2010 tentang Tukar menukar kawasan hutan, guna mengganti fungsi lahan hutan yang telah dirubah menjadi fungsi di luar kegiatan kehutanan. Namun jelas dalam proses penggantian tersebut dalam pratiknya telah terbukti sarat dengan hal-hal yang dipaksakan.
Fakta yang kami temukan di lapangan menunjukkan bahwa tukar guling lahan jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan Permen Kehutanan RI no. P.32/ Menhut II / 2010 tentang tukar menukar kawasan hutan, diantaranya
Lahan hutan yang dikonversi untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan, diperuntukkan bagi kepentingan umum terbatas yaitu kepentingan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan tujuan penggunaannya tidak untuk mencari keuntungan ( seperti tertera di pasal 1 ayat 7, ditegaskan kembali dalam pasal 4 ayat 2 b dan pasal 4 ayat 3). Tetapi fakta yang terjadi bertolakbelakang, kegiatan di luar kehutanan yang dilakukan justru bukan untuk kepentingan umum terbatas dan untuk mencari keuntungan.
Lahan yang dipersiapkan sebagai pengganti, tidak boleh dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan (sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 2 a, pasal 5 ayat 3 dan pasal 6 poin e). Fakta yang ditemukan, lahan yang telah dipersiapkan sebagai pengganti terletak di desa Surokonto Wetan, Kec.Pageruyung, Kab.Kendal sejak tahun 1972 telah ditetapkan sebagai HGU untuk lahan perkebunan dan pertanian.
Melihat fakta di atas, seharusnya pabrik semen dan penambangan batu kapur tidak boleh berdiri di kawasan CAT yang sudah jelas menjadi kawasan yang dilindungi. Selain itu, demi hukum dan kesinambungan kehidupan, maka proses tukar guling yang dipaksakan ini juga harus dihentikan.

Koordinator :
Joko Prianto
(082314203339)

Depan | RSS 2.0 | Kategori: artikel | Trackback | 0 Comments

Leave a Reply