Pers Release Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK): HORMATI PUTUSAN PENGADILAN, BERHENTILAH MEMBUAT PERNYATAAN KONTROVERSIAL

10 - Nov - 2016 | adplus

Semarang, Kamis, 10 November 2016, dimana hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. 71 tahun yang lalu tepat pada tanggal 10 November 1945 para pejuang bangsa Indonesia berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Meski kini kita sudah tidak perlu mengangkat senjata dalam mempertahankan Indonesia kita harus tetap menghargai jasa-jasa pahlawan tersebut dan melanjutkan misi pahlawan Indonesia yakni dengan membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya menghargai dan melanjutkan visi misi para pahlawan, Petani di Pegunungan Kendeng juga merawat dan mempertahankan situs-situs pahlawan yang ada di pegunungan Kendeng dari ancaman rencana ekspansi pabrik semen.
Rencana ekspansi pabrik semen di Pegunungan Kendeng yang berada di beberapa kabupaten, mulai dari Kudus, Grobogan, Pati, Blora dan Rembang, hal itu sungguh mengoyak nurani Petani. Terancam hilangnya kelestarian Pegunungan Kendeng sebagai sumber penghidupan dan eksistensi kami sebagai bangsa yang merdeka, di depan mata. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang mencintai negeri ini, kami terpanggil untuk mencegah perusakan Pegunungan Kendeng dari berbagai upaya sistematis yang dilakukan oleh korporasi. Perlawanan yang bermartabat, mengedepankan budaya rembugan dengan berbagai pihak menjadi pilihan utama bagi kami. Hukum sebagai pilar keadilan utama telah kami tempuh.Upaya kasasi dan peninjauan kembali kami lakukan.

Persoalan pabrik semen di Rembang telah mencatat beberapa pernyataan pejabat publik dan akademisi merespon kekalahan PT Semen Indonesia di Mahkamah Agung Yang membuat pernyataan kontroversial terkait Pabrik Semen di Rembang di berbagai media, baik cetak maupun daring.

Pada pokoknya mereka menyatakan pendirian pabrik semen di Rembang bisa dan atau harus berlanjut, walaupun sudah ada putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor Register 99/PK/TUN 2016 pada 5 Oktober 2016. Putusan ini dibacakan Majelis Hakim PK dipimpin oleh Yorsan, Sudaryono, dan Irfan Fachruddin. Amar putusan tertulis dalam laman Mahkamah Agung adalah “Kabul PK, Batal Putusan Judex Facti, Adili Kembali: Kabul Gugatan, Batal Objek Sengketa”. Yang berarti izin lingkungan sebagai objek sengketa telah batal atau di cabut.

Padahal sangat jelas disampaikan dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH yang isi nya :

“Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan”

Dalam perkara itu, Joko Prianto, cs dan Walhi melawan Gubernur Jawa Tengah sebagai Tergugat I dan PT Semen Gresik (Semen Indonesia) sebagai Tergugat Intervensi. Obyek gugatan berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Semen Oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

Terkait persoalan rencana pendirian pabrik semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti di Pati, Izin lingkungan yang dikeluarkan Bupati Pati pada tanggal 8 Desember 2014 masih dalam proses KASASI. Karena tanggal 9 Agustus 2016 hakim PT TUN Surabaya memutuskan perkara nomor 79/B/2016/PT TUN.SBY bahwa hakim mengabulkan permohonan tergugat/pembanding dan membatalkan putusan nomor 15/G/2015/PTUN.SMG. Padahal para hakim yang memutus perkara bersertifikasi lingkungan. Sementara itu, sesama hakim yang bersertifikasi lingkungan di PTUN Semarang dan PT TUN Surabaya, mengapa dalam memutuskan perkara yang sama hasilnya berbeda. Ini menjadikan tanda tanya yang sangat BESAR bagi kami.

Terkait substansi dalam putusan tersebut tidak ditemukan pendapat hakim pada perkara, baik terkait permohonan tergugat atau pembanding dan pengugat atau terbanding. Tetapi, ada terdapat hakim yang Dissenting Opinion, yakni hakim anggota II. Menimbang, Putusan PTUN Semarang sudah tepat dan benar. Karena pada saat penerbitan objek sengketa a-quo mengandung cacat hukum (tidak mengikut sertakan masyarakat. Serta bertentangan dengan AUPB). Namun hakim I dan III berpendapat lain. Yakni, membatalkan putusan tingkat pertama, maka dengan disenting opinion (Hakim berpandangan beda) maka putusan majelis hakim Surabaya ada persoalan yang harus dibongkar.

Yang menjadi tanda tanya besar juga Bupati Pati dan Kabag Hukum kabupaten Pati setelah adanya putusan membuat opini bahwa masyarakat sudah tidak punya kesempatan Kasasi, ini bagian bukti juga bahwa Bupati Pati melakukan melawan hukum. Akan tetapi, pada tanggal 24 Agustus 2016 warga mengajukan KASASI di PTUN Semarang dan akhirnya dapat diterima.

Pernyataan orang-orang itu adalah pelecehan terhadap hukum dan putusan pengadilan dan sangat berbahaya dalam kerangka Negara Hukum. Bagaimana mungkin sebuah putusan final dan berkekuatan hukum tetap, yang dikeluarkan lembaga tertinggi pengadilan di Indonesia, namun disesatkan oleh pernyataan orang-orang tersebut. Berhentilah membuat pernyataan kontroversial dan patuhlah terhadap hukum yang ada di negeri ini.

Dengan seluruh harapan, permohonan dan pertimbangan yang kami sampaikan di atas, semua pihak yang bersengketa harus mematuhi putusan pengadilan dan menaatinya. Agar keadilan yang ditegakkan di negeri ini benar-benar dilaksanakan dengan adil.

Salam kendeng
Lestari !!!

Kontak person
Joko Santosa 082136728526 (JM-PPK)
Ivan Wagner 081225767492 (LBH Semarang)

Depan | RSS 2.0 | Kategori: artikel | Trackback | 0 Comments

Leave a Reply