Siaran Pers: “Kegiatan Usaha PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Di Kabupaten Rembang Ilegal ; Petani Rembang Laporkan Pidana Ke POLDA Jawa Tengah”

10 - Feb - 2017 | adplus

BB3FDB43-7A43-41B6-B760-F57D18AC5981Semarang, 8 Februari 2017. Warga petani Rembang yang akan terdampak dari adanya pembangunan pabrik semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang datang bersama LBH Semarang sebagai kuasa hukumnya ke Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Adapun tindak pidana yang diduga dilakukan oleh PT Semen Indonesia adalah melakukan usaha/kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana diatur Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Lihat: Video Aktivitas di tapak pabrik
Sebagaimana diketahui, pada 5 Oktober 2016 Mahkamah Agung telah memenangkan Peninjauan Kembali Petani Rembang lewat putusan bernomor 99 PK/TUN/2016. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jateng tentang Izin Lingkungan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk (yang kemudian berganti nama menjadi PT. Semen Indonesia). Selain itu, dalam amar putusan PK tersebut juga memerintahkan Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut SK Izin Lingkungan tersebut. Berdasarkan Pasal 40 UU PPLH, putusan ini juga memiliki konsekuensi batalnya Izin-Izin turunan dari objek sengketa termasuk Izin Usaha, Izin Konstruksi dan Izin Operasi.
Meski dalam mersepon putusan ini Gubernur Jawa Tengah menerbitkan sejumlah SK yang tak sejalan dengan perintah MA, akhirnya pada 16 Januari 2017 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan SK Nomor 660.1/4 Tahun 2017. Secara substansial, SK ini sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan perintah putusan Mahkamah Agung. Dikatakan tidak sepenuhnya sesuai lantaran SK ini tidak hanya mencabut Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang, namun sekaligus memerintahkan PT Semen Indonesia untuk memperbaik dokumen Amdal. Padahal, putusan MA tidak menyatakan demikian. Oleh karena itu, dengan adanya SK Gubernur Nomor 660.1/4 Tahun 2017, Gubernur Jawa Tengah membuka peluang untuk tetap berjalannya kegiatan usaha PT Semen Indonesia di Rembang.
Lihat: video pekerja PT SI keluar masuk lokasi pabrik 2
Meskipun SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 telah mencabut Izin Lingkungan PT Semen Indonesia, namun kegiatan usaha PT Semen Indonesia di lokasi pembangunan pabrik semen masih terus berlangsung. Artinya, usaha ini dilakukan tanpa memiliki Izin Lingkungan sebagai dasar hukumnya. Padahal, Pasal 36 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”. Karena itu, tindakan PT. Semen Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di Rembang ialah tindakan ilegal.
Lebih lanjut, Pasal 109 UU PPLH menyatakan : “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Atas dasar inilah Petani Rembang didampingi LBH Semarang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia. Selain PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk sebagai badan usaha (Korporasi) yang menjadi terlapor dalam dugaan tindak pidana ini, berdasarkan Pasal 116 UU PPLH, turut dilaporkan pula penanggungjawab usaha/kegiatan yaitu Rizkan Chandra (Direktur Utama PT. Semen Indonesia) serta Ir. Suharto (Direktur Penelitian dan Pengembangan dan Operasional PT. Semen Indonesia).
Bersamaan dengan pelaporan ini, diserahkan juga kepada petugas yang menerima laporan ini yaitu Kompol Iswanto, S.E., S.H. barang bukti permulaan berupa 4 (empat) dokumen dan sejumlah foto maupun video aktivitas PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Pasca pelaporan, Kompol Iswanto, S.E., S.H. menjelaskan bahwa selanjutnya Polda Jawa Tengah akan melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana ini.
Untuk itu, demi menjaga kelestarian Pegunungan Kendeng dari industri ilegal perusak lingkungan, kami menuntut Polda Jawa Tengah agar dapat bertindak objektif dan profesional untuk mengusut dugaan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang telah kami laporkan.

Kontak Person :
Ngatiban – 081348479183 (Petani Rembang – JM-PPK)
Eti Oktaviani – 083842317409 (LBH Semarang)

Depan | RSS 2.0 | Kategori: artikel | Tags: , , , Trackback | 0 Comments

Leave a Reply