“Kartini Kendeng”: Melindungi Bumi dari Terkaman Industri Tambang

14 - Aug - 2018 | adplus

Belenggu SemenSetelah kegagalan pendirian pabrik di Pati, PT. Semen Indonesia beralih mendirikan pabrik semen di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Sejak saat itu, konflik antara masyarakat, pemerintah daerah Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia berlanjut hingga saat ini. Perbedaan orientasi antara ketiga pihak menjadikan konflik ini terus berlanjut.
Orientasi Pemerintah Daerah Jawa Tengah seputar (1) Mempertahankan investasi sebesar 5 Triliyun yang ditanam PT. Semen Indonesia; (2) Bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat; dan (3) Adanya pertambahan pendapatan daerah. Aktor lainnya, PT. Semen Indonesia berniat untuk mendirikan pabrik di Rembang guna menambah produksi semen. Kontra dengan Pemerintah Daerah Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia, masyarakat menolak pabrik tersebut dengan tujuan menjaga kelestarian alam karena lahan calon pendirian pabrik semen berada di kawasan pegunungan karst yang menjadi sumber mata air dan sumber perekonomian mereka.
Aksi Advokasi “Kartini Kendeng”
Advokasi penolakan kebijakan pabrik semen PT. Semen Indonesia dilakukan oleh perempuan yang disebut “Kartini Kendeng”. “Kartini Kendeng” merupakan bagian dari gerakan yang terdiri dari perempuan penolak pembangunan pabrik semen. Gerakan itu menamai diri sebagai Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK). Simbol perlawanan gerakan ini adalah perempuan dengan membawa semangat kepedulian lingkungan. Semangat ini disebut dengan semangat ekologi feminisme.
Terlibatnya perempuan sebagai simbol perlawanan disebabkan karena lingkungan yang akan rusak akibat pertambangan pabrik semen. Kerusakan lingkungan menyebabkan hilangnya sumber mata air yang mengaliri sawah milik warga. Hal itu menyebabkan akan terjadinya krisis air untuk kebutuhan rumah tangga dan menimbulkan kegagalan panen. Ini menunjukkan adanya potensi krisis ketahanan pangan keluarga, padahal perempuan lah yang bertugas menjamin ketersediaan pangan untuk keluarga. Oleh karena itu, perempuan di sekitar Pegunungan Kendeng berani untuk menyatukan kekuatan dan menjadi simbol perlawanan dari gerakan JMPPK.
“Kartini Kendeng” melalui JMPPK melakukan advokasi dengan menyasar pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan PT. Semen Indonesia. Tujuan advokasi ini untuk menolak kebijakan pendirian dan pengoperasian pabrik semen PT. Semen Indonesia di Rembang. Advokasi yang dilakukan “Kartini Kendeng” mengangkat simbol dalam setiap aksinya. Aksi “Kartini Kendeng” melalui JMPPK yang telah dilakukan berupa blokade jalan peletakan batu pertama, pukul lesung, semen kaki, tenda perjuangan, bancakan Jokowi, dan Longmarch. Dari 6 aksi tersebut, ada 3 yang hanya dilakukan oleh perempuan Kendeng, yakni peletakan batu pertama, pukul lesung, dan semen kaki. Ketiga aksi lainnya dilakukan bersama dengan laki-laki yang tergabung di JMPPK, tetapi tetap Kartini Kendeng yang menjadi simbol gerakan.
Advokasi “Kartini Kendeng” yang dilakukan oleh perempuan semakin mengukuhkan pesan bahwa strategi advokasi penolakan mereka dilakukan dengan cara damai. Perempuan yang dikenal sebagai makhluk yang “lemah lembut” akan mengurangi ketegangan ketika advokasi berhadapan dengan aparat sehingga menghindari terjadinya baku hantam. Berhasilnya perempuan terlibat dalam advokasi ini dimulai dengan inisiasi tokoh perempuan bernama Sukinah untuk menggugah kesadaran perempuan lain akan hak bersuara. Selain itu, Sukinah juga menjadi tokoh perempuan yang dapat mengkomunikasikan dengan baik strategi aksi kepada laki-laki yang berada di JMPPK. Hal ini menunjukkan ada keberhasilan peran kesetaraan gender sehingga tidak berlaku lagi hukum perempuan di bawah laki-laki.
Jaringan Solidaritas
Memperkuat advokasinya, JMPPK sebagai gerakan masyarakat (grassroot) yang memiliki karakteristik masyarakat tradisional selalu membuka diri dengan berbagai pihak. Ada 6 pihak yang menurut pengamatan penulis menjadi aktor yang berpengaruh terhadap perjuangan JMPPK. Aktor tersebut adalah akademisi yang memiliki ahli keilmuan dari berbagai bidang dan sudah diakui dengan adanya gelar profesor maupun doktor dari individu akademisi; Desantara sebagai organisasi yang membangun jaringan di kalangan kelompok Islam (terkhusus di kalangan pesantren), kelompok minoritas, anak muda, dan komunitas adat/budaya/agama; YLBHI sebagai organisasi yang fokus di ranah pembelaan hukum; Walhi dan JATAM sebagai organisasi yang fokus ke ranah pembelaan pelestarian lingkungan; Mongabay sebagai website lingkungan yang menjadi salah satu sumber referensi utama dalam masalah lingkungan di Indonesia; dan tokoh agama yang memiliki basis pesantren dan santri nya. Mereka dengan basis yang berbeda selalu mendampingi perjuangan JMPPK dengan kapasitasnya masing-masing yang tentu hal itu memiliki sumbangsih yang besar terhadap gerakan.
Respon Pemerintah Daerah
Advokasi “Kartini Kendeng” melalui JMPPK belum sepenuhnya berhasil jika pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan belum berbuat sesuatu yang mengakomodasi keinginan masyarakat. JMPPK merasa pemerintah daerah mengeluarkan respons mengecewakan dengan membuat kebijakan yang semakin memperuncing konflik. Konflik semakin runcing ketika gugatan Peninjauan Kembali masyarakat kepada PT Semen Gresik (nama lama dari PT. Semen Indonesia) tentang Izin Lingkungan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Ganjar Pranowo selaku gubernur hanya mencabut izin lingkungan yang digugat, tetapi memberi peluang PT. Semen Indonesiauntuk memperbarui dokumen izin lingkungan. Hal itu berimplikasi adanya izin lingkungan baru setelah PT. Semen Indonesia berhasil melengkapi dokumen. Ironis, peraturan dengan substansi yang sama dikeluarkan setelah ada PK dari peraturan tersebut. Substansi izin sama, hanya nomor surat yang berbeda. Hal ini terlihat seperti permainan hukum yang dilakukan agar tetap meloloskan pabrik tambang.
Ada ketidakseriusan pemerintah daerah dalam menanggapi tuntutan masyarakat dalam kasus penolakan pendirian pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang. Celah hukum selalu dicari oleh Pemerintah daerah agar izin selalu bisa diperbaharui tetap mempertahankan investasi. Menurut hemat penulis, pemerintah daerah selaku pelayan masyarakat seyogyanya mempertimbangkan keinginan rakyat dan menjadi pihak peredam konflik, bukan seperti ini, memperuncing konflik hingga terjadi bertahun-tahun.

Ashilly Achidsti
(Tulisan yang disarikan dari skripsi di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM tahun 2017 dengan judul Strategi “Kartini Kendeng” dalam Penolakan Pendirian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia di Rembang)

Depan | RSS 2.0 | Kategori: artikel | Trackback | 0 Comments

Leave a Reply